PADANG, KP — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini mempertegas komitmen daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan secara berkelanjutan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra kepada Bupati Tanah Datar, Eka Putra bersama Ketua DPRD, Anton Yondra, Jumat (29/5) di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar di Padang.
Bupati Eka Putra mengungkapkan, supremasi pengelolaan keuangan ini menjadi WTP yang ke-15 kalinya diraih Kabupaten Tanah Datar, sekaligus mencatatkan rekor 14 kali perolehan secara berturut-turut. Bagi Eka Putra sendiri, penghargaan profesional ini merupakan yang keenam kalinya berturut-turut selama masa kepemimpinannya menakhodai Luhak Nan Tuo.
Istimewanya, Bupati Eka Putra yang didaulat mewakili kepala daerah lainnya untuk memberikan sambutan, membeberkan bahwa Tanah Datar sukses bertengger sebagai daerah dengan tingkat kepatuhan tertinggi di Sumbar dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. Capaian tindak lanjut rekomendasi Tanah Datar menembus angka 86,83 persen, disusul Kota Padang Panjang di posisi kedua dengan 86,02 persen, dan Kota Payakumbuh sebesar 83,47 persen.
Sementara, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra turut menyampaikan apresiasi tinggi atas performa jajaran eksekutif. Pihaknya memastikan lembaga legislatif siap mengawal dan menuntaskan sisa rekomendasi BPK secara bersama-sama dalam tenggat waktu 60 hari ke depan sesuai regulasi.
Pada kesempatan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD dijalankan secara ketat sesuai koridor perundang-undangan dengan tujuan menguji kewajaran penyajian laporan secara memadai.
Prosesi penyerahan LHP tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Abdurrahman Hadi, Asisten Administrasi dan Umum Riswandi, Sekretaris DPRD Harfian Fikri, Kepala BPKD Audia Safitri, Inspektur Daerah Helfi Rahmi Harun, Kaban Kesbangpol Mukhlis, serta Kabag Prokopim Roza Melfita. (yon)