PADANG PARIAMAN, KP — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menegaskan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, daerah ini sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra kepada Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, Jumat (29/5) di Kantor BPK Perwakilan Sumbar di Padang.
Agenda ini turut dihadiri Ketua DPRD Padang Pariaman Aprinaldi, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Inspektur Hendra Aswara, Kepala BPKD M. Fadhly, Kepala Dinas Kominfo Zahirman, serta Plt Kepala Kantor Kesbangpol Lilis.
“Opini WTP ke-13 ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Prestasi ini cerminan dari budaya birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik,” ujar Bupati John Kenedy Azis.
Bupati menegaskan, raihan supremasi tertinggi dalam audit keuangan negara tersebut harus menjadi motor penggerak untuk terus mendongkrak performa tata kelola pemerintahan, sekaligus mempertebal kepercayaan masyarakat terhadap kinerja eksekutif.
Pihaknya juga melayangkan apresiasi kepada segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran OPD, serta seluruh pihak terkait yang konsisten mengawal sirkulasi keuangan daerah sesuai regulasi perundang-undangan.
Pj. Sekda Hendra Aswara menambahkan, LKPD TA 2025 yang diaudit secara komprehensif ini mencakup instrumen vital berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, hingga Catatan atas Laporan Keuangan. Sesuai dengan instruksi kepala daerah, jajaran birokrasi bertekad kuat mengunci dan mempertahankan opini WTP ini pada tahun-tahun mendatang lewat penguatan fungsi pengawasan internal. (ak/*)