Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat mendesak pemerintah provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk segera mempercepat pengelolaan dan pembenahan fasilitas olahraga daerah, terutama Main Stadium (Stadion Utama) Sumbar di Nagari Sikabu, Padang Pariaman, yang dinilai belum optimal meski telah menelan anggaran besar.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, dalam rapat kerja bersama OPD mitra kerja saat pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Lazuardi, persoalan Main Stadion menjadi isu paling krusial karena menyangkut marwah daerah sekaligus efektivitas penggunaan anggaran pembangunan yang mencapai ratusan miliar rupiah.
“Ini menyangkut kebanggaan Sumatera Barat. Anggaran sudah besar, tetapi pemanfaatannya belum maksimal. Karena itu, proses pelimpahan kewenangan pengelolaan ke Dispora harus segera dipercepat,” ujarnya.
Ia mengaku prihatin karena hingga kini stadion tersebut belum memenuhi standar penyelenggaraan kompetisi. Akibatnya, Semen Padang FC terpaksa menggunakan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, sebagai kandang pada kompetisi Liga 2.
“Kita punya stadion, tetapi belum bisa dipakai sesuai standar. Ini tentu menjadi catatan serius dan harus segera dibenahi,” katanya.
Lazuardi menegaskan, Main Stadion merupakan aset strategis daerah yang harus diselamatkan dan dimanfaatkan secara optimal. Ia menilai kebutuhan biaya pemeliharaan sekitar Rp1,8 miliar per tahun masih jauh lebih kecil dibanding nilai investasi pembangunan.
“Jangan sampai ratusan miliar rupiah yang telah dikeluarkan justru terbengkalai. Pengelolaan harus serius agar stadion berfungsi maksimal,” tegasnya.
Selain itu, Komisi V juga meminta pemerintah provinsi melakukan pendataan serta peningkatan kualitas fasilitas olahraga lainnya di Sumatera Barat.
Menurut DPRD, sarana olahraga yang representatif tidak hanya mendukung prestasi atlet, tetapi juga membuka peluang daerah menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan tingkat regional maupun nasional.
DPRD menegaskan, pembenahan infrastruktur olahraga harus menjadi prioritas agar investasi daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga.
Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD memaparkan capaian kinerja Tahun Anggaran 2025, termasuk realisasi pendapatan dan belanja, pelaksanaan program, proyeksi kegiatan, serta tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (*)