Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendesak Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar segera memperbaiki kerusakan sistem hidrolik pintu air Daerah Irigasi (DI) Talawi. Kerusakan tersebut dinilai berpotensi memicu banjir saat debit air meningkat serta mengganggu pasokan air untuk lahan pertanian.
Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Muzli M. Nur, usai melakukan peninjauan ke DI Batang Agam dan DI Talawi bersama jajaran Komisi IV, baru-baru ini.
Muzli mengatakan, kedua infrastruktur irigasi tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah, sehingga perlu mendapat perhatian serius, baik dari sisi pemeliharaan maupun peningkatan fasilitas.
“Menjaga ketahanan pangan berarti juga menjaga infrastruktur irigasi sebagai urat nadi pertanian. Karena itu, DI Batang Agam dan DI Talawi membutuhkan perhatian serius serta perawatan berkala,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi paling memprihatinkan ditemukan di DI Talawi. Berdasarkan informasi petugas lapangan, sistem hidrolik pintu air sudah lama tidak berfungsi, sehingga pengoperasian harus dilakukan secara manual.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat berisiko saat terjadi peningkatan debit air akibat curah hujan tinggi. Pintu air seharusnya dapat dibuka dengan cepat untuk mengendalikan aliran dan mengurangi potensi banjir.
“Kerusakan ini tidak boleh dianggap sepele. Jika debit air meningkat, pintu air harus bisa dioperasikan dengan cepat. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini berpotensi menyebabkan banjir yang dapat merendam permukiman warga maupun lahan pertanian,” tegasnya.
Selain mengancam keselamatan masyarakat, Muzli menilai kerusakan fasilitas irigasi juga dapat mengganggu distribusi air ke areal persawahan yang berdampak pada produktivitas pertanian.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Sumbar akan mengagendakan rapat kerja bersama Dinas PSDA Sumbar dan perwakilan kelompok tani guna membahas temuan di lapangan serta mendorong percepatan penanganan.
“Kami akan memanggil Dinas PSDA dan kelompok tani untuk mengevaluasi kondisi di lapangan. Kami ingin memastikan ada solusi konkret, termasuk dukungan anggaran, agar perbaikan segera dilakukan demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan sektor pertanian di Sumatera Barat,” tutupnya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt Bijo dan Bakri Bakar, bersama jajaran Dinas PSDA Sumbar.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt Bijo, menegaskan bahwa infrastruktur irigasi merupakan salah satu penopang utama sektor pertanian yang harus mendapat perhatian berkelanjutan dari pemerintah daerah.
“Irigasi yang berfungsi dengan baik akan memberikan kepastian pasokan air bagi petani. Karena itu, kami berharap seluruh kerusakan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti agar tidak mengganggu aktivitas pertanian maupun mengancam keselamatan masyarakat saat musim hujan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi IV DPRD Sumbar akan terus mengawal perbaikan infrastruktur sumber daya air melalui fungsi pengawasan dan penganggaran agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya petani, semakin optimal. (*)