BUKITTINGGI, KP — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan transparan dan bebas intervensi. Komitmen itu ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat meninjau langsung proses seleksi di SMA Negeri 1 Bukittinggi, Selasa (30/6).
Di lokasi, Mahyeldi memantau verifikasi berkas pendaftaran jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik. Ia menegaskan seluruh tahapan seleksi dilakukan sesuai ketentuan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, sistem penerimaan telah berbasis komputerisasi sehingga pemeringkatan berlangsung objektif dan tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun. Aturan yang diterapkan juga berlaku sama bagi seluruh peserta.
Selanjutnya, ia mengingatkan calon peserta didik dan orang tua untuk memastikan kelengkapan dokumen agar tidak terkendala selama proses seleksi. Setelah jalur prestasi rampung, penerimaan akan dilanjutkan melalui jalur domisili sesuai ketentuan masing-masing sekolah.
Khusus di SMA Negeri 1 Bukittinggi, wilayah domisili mencakup Kelurahan Pakan Kurai, Campago Ipuh, Aua Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), dan Tarok Dipo. Sementara itu, pembagian wilayah untuk sekolah lain mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Mahyeldi juga menegaskan integritas seleksi dijaga tanpa pengecualian. Ia mencontohkan, anaknya sendiri tidak diterima di sekolah negeri yang diinginkan karena tidak memenuhi hasil seleksi. Hal serupa dialami anak Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar yang kemudian memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.
Selain itu, ia meminta orang tua tidak memaksakan pilihan sekolah kepada anak. Penentuan sekolah, menurutnya, perlu disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan, termasuk mempertimbangkan sekolah menengah kejuruan yang memiliki peluang kerja.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta dan pondok pesantren agar menjadi alternatif pendidikan yang diminati. Jika kebutuhan sekolah negeri terus meningkat, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Bukittinggi, pemerintah membuka peluang pembangunan unit sekolah baru dengan dukungan lahan dari masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Mahyeldi turut menyampaikan rencana perluasan akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan hadir minimal satu unit di setiap kabupaten dan kota bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, Program Pendidikan Jarak Jauh yang dipusatkan di SMA Negeri 8 Padang juga terus dikembangkan untuk menjangkau peserta didik di berbagai daerah.
Ia menegaskan, yang utama bukan sekadar diterima di sekolah tertentu, tetapi memastikan setiap anak di Sumbar memperoleh akses pendidikan yang adil dan berkualitas. (lgm)