PADANG PANJANG, KP — Satu abad setelah Gempa Padang Panjang 1926, pemerintah dan masyarakat di kota itu mendorong penguatan budaya sadar bencana sebagai langkah menghadapi ancaman gempa dan bencana hidrometeorologi yang masih tinggi.
Upaya tersebut mengemuka dalam Seminar Internasional “Padang Panjang Kota Siaga Bencana” yang digelar di Gedung DPRD Padang Panjang, Senin (29/6). Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus merumuskan langkah mitigasi yang lebih terarah.
Wali Kota Hendri Arnis menegaskan, secara geologis Padang Panjang berada di kawasan rawan bencana sehingga kesiapsiagaan harus menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Menurutnya, risiko bencana tidak dapat dihindari, namun dampaknya bisa diminimalkan melalui kesiapan yang baik.
Ia menyebut, pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak, tidak hanya pemerintah. Peran akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dan warga dinilai penting dalam membangun ketangguhan bersama.
Ketua DPRD Imbral juga menyatakan dukungan terhadap upaya mitigasi melalui fungsi legislasi dan penganggaran. Ia menilai, langkah antisipasi yang terencana dapat menekan dampak bencana jika dijalankan secara konsisten.
Sementara itu, Ketua PJKIP Padang Panjang Rifnaldi berharap seminar tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara nyata untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di masa mendatang.
Seminar menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, antara lain Suryadi dari Leiden University yang membahas arsip sejarah gempa 1926, Lana Saria, Maria Feronika Hendri Arnis, Undri, serta Kepala Stasiun Geofisika BMKG Padang Panjang Suaidi Ahadi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra, Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi, jajaran kepala OPD, serta unsur masyarakat seperti ketua RT, kepala sekolah, kader PKK, dan Karang Taruna. (red)