BANDUNG, KP — Pemerintah Kota Padang mempelajari penerapan parkir digital di Kota Bandung untuk mengatasi kelemahan sistem pembayaran tunai yang dinilai rawan kebocoran dan kurang transparan. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir.
Upaya tersebut dilakukan melalui studi komparatif ke Pemerintah Kota Bandung, Senin (29/6). Rombongan dipimpin Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama Sekda Raju Minropa dan sejumlah kepala OPD, dan diterima Wali Kota Bandung Muhammad Farhan beserta jajaran Dinas Perhubungan.
Dalam kunjungan itu, Pemko Padang mempelajari secara rinci proses implementasi parkir digital, mulai dari mekanisme pembayaran non tunai di tepi jalan umum, sistem pengawasan, hingga pola kerja sama dengan pihak ketiga.
Maigus Nasir mengatakan, hasil studi ini akan menjadi acuan dalam mendorong transformasi pengelolaan parkir di Kota Padang agar lebih tertib dan akuntabel.
Menurutnya, penerapan sistem non tunai diharapkan mampu menciptakan layanan parkir yang lebih aman, nyaman, serta mudah diakses masyarakat. Selain itu, sistem tersebut juga dinilai efektif untuk menekan praktik pungutan liar dan meningkatkan PAD.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menjelaskan, pengelolaan parkir menjadi tantangan besar di Kota Bandung seiring tingginya jumlah kendaraan bermotor. Kondisi itu mendorong pemerintah setempat beralih ke sistem pembayaran non tunai.
Ia menyebut, Pemko Bandung telah menerapkan parkir digital di sejumlah titik melalui kerja sama dengan pihak ketiga guna meningkatkan efektivitas layanan sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah. (red)