PASAMAN, KP — Sepuluh program unggulan (progul) Pemerintah Kabupaten Pasaman dinilai telah berhasil menyentuh pemenuhan kebutuhan riil masyarakat secara mendasar, mulai dari sektor jaminan kesehatan, pendidikan, penguatan pertanian, hingga stimulasi ekonomi nagari.
Kendati demikian, di tengah bayang-bayang tekanan efisiensi anggaran daerah dan tingginya ekspektasi publik, deretan program strategis tersebut diingatkan agar tidak kendur dan terjebak menjadi slogan politik atau sekadar formalitas seremonial belaka.
Hal tersebut dikemukakan oleh Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Negeri Padang (UNP), Zikri Alhadi. Ia menilai, arah kebijakan makro yang dibangun Pemkab Pasaman di bawah kepemimpinan Bupati Welly Suhery sebenarnya sudah sangat relevan dan responsif dalam menjawab tantangan nasional maupun regional saat ini. Intervensi yang dilakukan pemerintah daerah dinilai mampu mendekatkan pelayanan langsung pada episentrum persoalan harian warga.
“Rangkaian program unggulan ini tidak boleh hanya dimaknai secara administratif, tetapi merupakan instrumen politik pelayanan publik yang kuat untuk merawat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Mayoritas klaster program terbukti beririsan langsung dengan perlindungan sosial, seperti skema berobat dan ambulans gratis, bantuan pendidikan beserta seragam sekolah gratis, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga pemutakhiran data PKH untuk mereduksi beban finansial keluarga miskin,” papar Zikri.
Menurutnya, langkah pemenuhan sektor agraria lewat program bajak gratis dan pengawalan kuota pupuk subsidi juga sangat presisi karena menyasar langsung para petani kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi Pasaman. Begitu pula dengan target penciptaan 1.000 lapangan pekerjaan baru serta pendirian Pusat Kreativitas Anak Nagari yang dinilai solutif dalam menekan angka pengangguran terbuka usia produktif. Sementara, Gerakan Nagari Bangkit dan Nagari Tangguh Bencana membuktikan bahwa paradigma pembangunan tidak melulu soal fisik, melainkan juga mitigasi dan penguatan karakter sosial.
Namun, Zikri memberikan catatan kritis bahwa tantangan krusial terletak pada fase implementasi teknis di lapangan agar tidak menjadi kebijakan simbolik. Pemkab Pasaman wajib merumuskan indikator capaian kinerja yang terukur, standar operasional pelayanan, validasi basis data penerima manfaat yang klir, hingga skema evaluasi reguler guna menghindari tumpang tindih urusan antar-OPD. Ia mencontohkan, pembagian seragam gratis harus diprioritaskan bagi siswa rentan miskin agar serapan anggaran efektif, serta kejelasan indikator capaian 1.000 lapangan kerja, apakah berbentuk penempatan kerja, pelatihan kompetensi, atau stimulus wirausaha baru.
Menyiasati keterbatasan fiskal daerah, solusi yang tepat menurutnya bukanlah menghentikan program, melainkan menata ulang skala prioritas pembiayaan secara selektif. Pemkab Pasaman didorong memperkuat pola kolaborasi pendanaan lintas sektor. Program RTLH misalnya, dapat mengombinasikan APBD dengan dana Baznas, dana desa/nagari, program CSR corporate, maupun swadaya masyarakat.
“Efisiensi jangan sampai mereduksi kualitas pelayanan dasar masyarakat publik. Jika dieksekusi dengan basis data terpadu, koordinasi solid lintas OPD, dan pembiayaan kolaboratif, 10 program unggulan ini dipastikan ampuh mewujudkan Kabupaten Pasaman yang responsif, tangguh, produktif, dan sepenuhnya berpihak pada kemaslahatan rakyat,” pungkasnya. (ak/*)