PADANG, KP – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar. Pertemuan tersebut berlangsung baru-baru ini di Gedung BPK Sumbar.
Supardi menyampaikan, dalam LHP tersebut masih terdapat temuan terkait pengerjaan infrastruktur yang tidak terlaksana hingga kelebihan bayar.
Oleh karena itu, DPRD Sumbar akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui proses selanjutnya.
“Sama seperti sebelumnya, dalam dokumen itu masih ada temuan dengan item kelebihan bayar hingga pekerjaan yang belum selesai, sesegera mungkin harus ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Supardi menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran infrastruktur dengan prinsip efektif dan efisien, terutama di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Ia menjelaskan, pada tahun 2024, komposisi APBD Sumbar tidak sebaik tahun sebelumnya, di mana arahan Undang – undang (UU) hanya memungkinkan alokasi anggaran infrastruktur sekitar 10 hingga 11 persen dari total APBD.
Faktor lain yang mempengaruhi keterbatasan anggaran infrastruktur adalah postur APBD yang tergerus oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat berskala makro, termasuk dana transfer pusat yang harus digunakan sesuai arahan dan alokasi untuk Pemilu. “Kondisi ini sangat mempengaruhi alokasi untuk infrastruktur,” katanya.
Supardi menekankan, dalam situasi anggaran yang terbatas, pembangunan harus tetap berlanjut dengan memprioritaskan proyek-proyek yang menjadi prioritas.
Oleh karena itu, temuan-temuan dalam LHP akan segera ditindaklanjuti untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan infrastruktur di Sumbar. (fai)