PADANG, KP — Sebanyak 69 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Barat terpaksa berhenti beroperasi sementara waktu. Langkah tegas ini diambil karena fasilitas penyedia layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat mutlak keamanan pangan bagi masyarakat.
Kebijakan penutupan sementara ini resmi berlaku mulai Senin (9/3) sebagai bagian dari penertiban massal terhadap 492 dapur di seluruh wilayah Sumatra.
Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan bahwa setiap pengelola dapur wajib mengurus verifikasi kelayakan melalui dinas kesehatan di daerah masing-masing guna menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional, Harjito menjelaskan bahwa keputusan ini bertujuan memastikan seluruh ekosistem program MBG memenuhi standar kebersihan lingkungan.
Menurutnya, kualitas makanan harus benar-benar terjamin mulai dari proses pengolahan hingga keamanan bahan pangan yang digunakan.
“Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Karena itu standar keamanan pangan tidak boleh ditawar,” tegas Harjito dalam keterangan resminya, Senin (9/3).
Secara keseluruhan di Sumatra, wilayah Sumatera Utara mencatat jumlah penangguhan terbanyak mencapai 252 dapur, disusul Lampung dan Aceh. Sementara itu, daerah seperti Jambi dan Sumatera Selatan dilaporkan aman dari kebijakan penutupan ini karena seluruh dapur layanan gizi di sana telah memenuhi ketentuan sertifikasi kesehatan pemerintah.
Meski pihak BGN tidak merinci 69 dapur MBG yang ditutup sementar, nanun pihak pengelola dapur diminta segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan instansi terkait lainnya, guna mempercepat proses administrasi dan verifikasi sanitasi.
Operasional dapur akan kembali diizinkan setelah melalui pemeriksaan ketat guna memastikan setiap sajian bagi penerima manfaat benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi. (ak/*)