PARIAMAN, KP — Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman mengestimasi kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencapai Rp589 miliar. Angka tersebut diajukan Wali Kota Pariaman, Yota Balad, dalam rapat koordinasi finalisasi rencana pemulihan pascabencana (R3P) tingkat Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1).
Dana ratusan miliar tersebut akan difokuskan pada perbaikan rumah warga yang rusak serta relokasi bagi mereka yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Kebutuhan dana ini akan diusulkan melalui skema pembiayaan APBN, APBD provinsi, maupun APBD kota.
Berdasarkan data terbaru, bencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir November lalu merusak 45 unit rumah dan mengharuskan 10 unit rumah lainnya direlokasi demi keamanan. Secara keseluruhan, bencana ini berdampak pada 7.661 jiwa di empat kecamatan di Kota Pariaman.
Wako Yota Balad merinci, nilai kerusakan fisik mencapai Rp497 miliar, dengan beban terbesar ada pada sektor infrastruktur yang menyentuh angka Rp452 miliar. Kerusakan ini mencakup 13 ruas jalan, 4 jembatan, hingga sistem irigasi dan penyediaan air bersih. Selain kerusakan fisik, gangguan aktivitas ekonomi pada sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata juga menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp499 miliar.
“Nilai kerusakan tersebut merupakan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi fisik agar kembali berfungsi seperti sebelum bencana,” ujar Yota Balad.
Selain perbaikan fisik, pemulihan ekonomi masyarakat melalui bantuan sektor usaha dan pariwisata juga menjadi agenda utama. Wako menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar proses pembangunan kembali ini dibarengi dengan penguatan mitigasi guna menekan risiko bencana di masa depan.
Di akhir rapat, Yota Balad bersama 12 kepala daerah lainnya menandatangani komitmen ‘Sumbar Bangkit’ sebagai tanda kesepahaman untuk mempercepat pemulihan daerah pascabencana. (mas)