PADANGPARIAMAN, KP- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (4/6) di Puskesmas Kayu Tanam Kecamatan 2×11.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sumbar Fatmawati berharap persentase kesertaan ber KB dengan penggunaan kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) bisa meningkat hingga 59 persen.
Persentases 59 persen tersebut, merupakan target rencana strategis (Renstra) BKKBN yang disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang digagas pemerintah pusat.
“Untuk sekarang persentase peserta KB Aktif (mCPR) di Sumbar masih diangka 51 persen, kita perlu untuk mengejar delapan persen lagi demi menyukseskan program Bangga Kencana,” katanya.
Dia berharap, dengan diadakannya kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR di Puskesmas Kayu Tanam, angka kesertaan ber KB bisa meningkat signifikan. Dengan meningkatnya mCPR maka bisa berdampak pada penurunan prevelansi stunting di Sumbar.
“Salah satu indikator pencegahan stunting yaitu pengaturan jarak lahir, sehingga penerapan program KB dengan menggunakan alat kontrasepsi modern perlu dimasifkan,” katanya.
Melalui kesempatan ini, mari kita tingkatkan sinergi antar mitra kerja, berbagi pengetahuan dan pengalaman terbaik, serta membangun komitmen yang kuat untuk terus mendorong inovasi dan pembaruan dalam pelayanan keluarga berencana.
“Saya yakin, dengan semangat kolaboratif yang kita miliki, kita dapat mengatasi berbagai tantangan dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk mewujudkan keluarga-keluarga yang berdaya, sejahtera, dan berkualitas
Dia menyebut, penyelenggaraan pelayanan KB di wilayah khusus merupakan salah satu upaya BKKBN dalam penurunan angka kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi.
Pemenuhan hak reproduksi masyarakat di wilayah khusus (tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, wilayah transmigrasi dan miskin perkotaan) merupakan sasaran program pelayanan KBKR. “Tentunya” melalui pendekatan akses pelayanan KB berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Padang Pariaman Elfi Delita mengatakan Pemkab Padang Pariaman terus berkomitmen untuk mengupayakan menurunkan angka prevalensi stunting. Persoalan KB dan kesehatan reproduksi tidak bisa diselesaikan dengan satu sektor dinas saja. Semua butuh bersinergi dengan seluruh unsur, salah satunya LSM dan tokoh masyarakat.
“Bentuk komitmen Pemkab Padang Pariaman dalam menyukseskan program KB maka ada dialokasikan anggaran dari APBD, meski selama ini ada anggaran DAK pusat dari pos BOKB,” katanya (fai)