PADANG, KP – Komisi III DPRD Kota Padang menyoroti persoalan parkir di sejumlah kawasan wisata yang dinilai masih kerap memicu keluhan masyarakat. Isu ini mengemuka menjelang Ramadan dan Idulfitri, saat lonjakan kunjungan wisatawan dan perantau diperkirakan meningkat di Kota Padang.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, mengatakan persoalan parkir belakangan menjadi perhatian serius pihaknya karena berulang kali memicu komplain, khususnya di lokasi wisata.
“Belakangan ini cukup banyak persoalan parkir, khususnya di kawasan wisata. Menghadapi Ramadan dan Lebaran, tentu kunjungan meningkat, perantau pulang kampung. Kami ingin ada rasa nyaman bagi pengunjung di spot-spot wisata Kota Padang,” ujar Helmi usai rapat bersama mitra kerja, Senin (2/3) dilansir dari TribunPadang.com.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak semata-mata mengejar pendapatan asli daerah (PAD), tetapi memastikan pelayanan parkir berjalan optimal. “Pemerintah tidak mengharapkan profit semata. Yang utama adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pengunjung,” katanya.
Helmi juga mengimbau masyarakat untuk meminta karcis resmi saat membayar retribusi parkir. Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari pengawasan dan upaya menekan praktik parkir liar. “Kalau tidak diberi tiket, minta tiketnya. Itu bagian dari edukasi juga. Dengan begitu pemerintah akan terbantu dalam pengawasan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan mengusulkan penerapan sistem portal di titik tertentu apabila penertiban parkir secara manual dinilai kurang efektif. Selain itu, DPRD mendorong optimalisasi tenaga outsourcing yang telah direkrut Dinas Perhubungan Kota Padang guna meningkatkan kualitas pelayanan dan menekan praktik parkir liar. “Kita sudah anggarkan untuk itu. Manfaatkan secara maksimal. Apa hasilnya, bagaimana outcome-nya, itu yang harus terlihat, apalagi menjelang Lebaran ini,” tegas Helmi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, menyatakan pihaknya siap memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir.
Ia menyadari Kota Padang sebagai ibu kota provinsi akan menerima lonjakan kunjungan saat musim mudik. Karena itu, penataan parkir menjadi perhatian utama agar tidak merusak citra daerah.
“Kita tidak ingin mengecewakan masyarakat yang datang ke Kota Padang, terutama terkait penataan parkir yang sering menjadi sorotan. Kita akan lakukan pembinaan ulang, edukasi, dan kontrol lebih ketat,” kata Ances.
Menurutnya, juru parkir merupakan garda terdepan pelayanan karena interaksi awal pengunjung dengan kota kerap dimulai dari pengalaman memarkir kendaraan.
“Juru parkir ini ujung tombak. Sebelum orang menikmati wisata atau kuliner, mereka parkir dulu. Kalau di awal sudah kecewa, tentu akan berdampak ke sektor lain,” ujarnya.
Dishub, lanjutnya, akan meminimalisir potensi kekecewaan pengunjung dengan memastikan tidak ada lagi praktik parkir liar serta meningkatkan standar pelayanan. (trb)