PADANG, KP — Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa keberhasilan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) membutuhkan kolaborasi antara digitalisasi dan perubahan pola pikir masyarakat. Ia menilai, pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk gotong royong modern untuk pembangunan daerah di berbagai sektor.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi dalam acara High Level Meeting dan Gebyar Pajak yang diadakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (14/8).
Ia menjelaskan, digitalisasi dalam proses pemungutan pajak dapat mempermudah, mempercepat, dan memastikan akuntabilitas pembayaran. Dengan sistem digital yang terintegrasi, data pajak dapat dikelola secara lebih transparan sehingga potensi pajak bisa dioptimalkan secara tepat sasaran. Ia meyakini, digitalisasi merupakan langkah besar menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan terpercaya.
Muhidi juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobosan kreatif di bidang perpajakan. Terobosan tersebut dapat berupa integrasi data antarinstansi, perluasan kanal pembayaran berbasis teknologi, dan program insentif bagi wajib pajak yang taat. Menurutnya, potensi pajak akan sangat besar jika dikelola dengan sistem yang baik. (fai)