PADANG, KP — Pemerintah Kota Padang secara resmi mengakhiri masa Tanggap Darurat Bencana pada Senin (22/12) dan memasuki masa transisi pascabencana mulai Selasa (23/12). Keputusan ini diambil meski dua korban dilaporkan masih belum ditemukan.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Masa Tanggap Darurat Bencana bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat yang digelar secara daring, Senin (22/12). Maigus mengikuti rapat dari Rumah Dinas Wali Kota Padang.
Ia mengungkapkan, hingga akhir masa tanggap darurat, masih terdapat dua korban yang dinyatakan hilang. “Sementara untuk 11 korban lainnya sudah ditemukan,” kata Maigus Nasir.
Terkait dua korban yang belum ditemukan, Maigus menjelaskan pemerintah kota telah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Berdasarkan kesepakatan tersebut, proses pencarian resmi dihentikan mulai Senin (22/12).
Selanjutnya, Maigus memaparkan kondisi pengungsi pascabencana. Saat ini tercatat sebanyak 658 kepala keluarga terdampak. Dari jumlah tersebut, 93 kepala keluarga dengan total 365 jiwa menempati hunian sementara (huntara). “Selebihnya menjalani hunian sementara mandiri, baik di rumah keluarga maupun menyewa. Harapannya, mereka bisa mendapatkan dana tunggu hunian,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi pengungsi. Lahan tersebut berada di belakang Pasar Simpang Haru dan kawasan Bumi Perkemahan dengan total luas sekitar tiga hektare. Pemerintah kota berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembangunan hunian tetap tersebut.
Selain menimbulkan korban dan pengungsian, bencana juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan sektor pertanian. Maigus menyebutkan kerusakan irigasi mengakibatkan sekitar 4.140 hektare sawah tidak dapat digarap. Selain itu, sembilan jembatan dilaporkan rusak, serta sejumlah sekolah mengalami kerusakan berat. (mas)