PADANG ARO, KP – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Solsel) menetapkan lima isu strategis pembangunan dalam penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diambil sebagai awal perencanaan jangka panjang untuk periode 2025-2045, serta jangka menengah Nasional dan Daerah untuk periode 2025-2030.
Bupati Solsel, H. Khairunas, menjelaskan dalam menetapkan program dan kegiatan untuk tahun 2025, beberapa hal penting harus diperhatikan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu menjadi lebih kreatif dalam memperoleh sumber pendanaan dari berbagai sumber, serta memastikan agar program dan kegiatan yang dilakukan terintegrasi dengan baik dengan program pemerintah provinsi dan pusat,” ujar Khairunas dalam pembukaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Solsel 2025, Senin (26/2).
Bupati juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha, dalam pelaksanaan pembangunan di Solsel.
Sementara Ketua DPRD Solsel, Zigo Rolanda, menambahkan bahwa seluruh Kepala Dinas harus jeli dalam menentukan program nasional yang dapat dialokasikan ke daerah, dengan memperhatikan kebutuhan lokal. “RKPD 2025 akan menjadi masa transisi pemerintah, dan kita perlu memastikan agar perencanaan tersebut detail dan berkelanjutan,” tegas Zigo.
Beberapa isu strategis pembangunan yang telah ditetapkan termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok, dan peningkatan tata kelola birokrasi. Lima isu tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tema dan prioritas pembangunan tahun 2025, yaitu ‘Penguatan Ketahanan Sosial dan Persiapan Transformasi Ekonomi Untuk Mendukung Indonesia Emas 2045’.
Tema ini disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Kegiatan ini juga mencakup penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Konsultasi Publik Perencanaan Awal RKPD Tahun Anggaran 2025. (*/red)