PADANG PANJANG, KP – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang dan DPRD Kota Padang Panjang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna, Senin (30/9), setelah mendengarkan pendapat akhir dari lima fraksi di DPRD.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang Sonny Budaya Putra, Ketua DPRD Imbral, dan jajaran pimpinan DPRD lainnya, serta disaksikan forkopimda dan pejabat pemko.
Dalam pendapat akhir, Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa yang diwakili Ridwansyah meminta pemko mengoptimalkan aset dan anggaran melalui inovasi dan terobosan dari OPD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka juga mendorong program BOS daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Sementara, Fraksi PKS-PBB yang diwakili Hendra Saputra menekankan perlunya perhatian terhadap tenaga honorer dan THL, serta penyediaan dokter spesialis di RSUD untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Fraksi Gerindra melalui Hendrico menyarankan pemko meningkatkan daya saing pasar lokal, khususnya Pasar Kuliner dan Pasar Pusat, serta mendorong keterampilan tenaga kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi.
Sedangkan Fraksi PAN diwakili Vani Utari menyarankan agar pemko memperhatikan industri kapur Bukit Tui sebagai potensi ekonomi, serta menarik investasi di sektor perdagangan, jasa, dan pendidikan.
Terakhir, Fraksi Nasdem melalui Robi Zamora menekankan pentingnya membuka lapangan pekerjaan untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta memaksimalkan serapan anggaran yang tersisa di tahun 2024.
Menanggapi masukan dari lima fraksi tersebut, Wako Sonny Budaya Putra menyatakan bahwa pemko akan menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Terdapat 45 poin catatan yang harus diperhatikan, dengan harapan anggaran APBD sebesar Rp600 miliar dapat digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat. (mas)