PADANG, KP — Pemerintah Kota Padang menyiapkan dua lahan aset daerah untuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana. Kesiapan lahan tersebut ditinjau langsung Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Sekretaris Utama BNPB, Rustian, di dua lokasi berbeda, Senin (15/12).
Dua lahan yang disiapkan berada di belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, serta di kawasan Bumi Perkemahan Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sebelum proses pembangunan dimulai.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana menjadi prioritas utama pemerintah daerah, khususnya bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan yang sebelumnya bermukim di kawasan rawan bencana. Hingga saat ini, sebanyak 80 kepala keluarga telah direlokasi ke hunian sementara di Rumah Khusus Nelayan, Lubuk Buaya.
“Sebagai solusi jangka panjang, kami juga menyiapkan pembangunan sekitar 500 unit hunian tetap. Hunian ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga memberikan rasa aman dan mendukung pemulihan sosial serta ekonomi masyarakat pascabencana,” ujarnya.
Fadly juga mengapresiasi dukungan BNPB yang terus mendampingi Pemko Padang sejak masa tanggap darurat hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, sinergi tersebut sangat penting agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian menegaskan komitmen BNPB untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana di Kota Padang, termasuk melalui penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, menjelaskan bahwa lahan di belakang Pasar Simpang Haru seluas sekitar 5.000 meter persegi dan layak dibangun sekitar 100 unit hunian sementara. Sementara lahan di Bumi Perkemahan Balai Gadang seluas 2,98 hektare dapat menampung sekitar 300 hingga 400 unit hunian tetap lengkap dengan fasilitas umum. (*/nda)