PADANG, KP — Penyaluran bantuan stimulan untuk rumah rusak pascabencana hidrometeorologi didorong agar segera tuntas, menyusul capaian di sejumlah daerah yang masih di bawah target. Pemerintah pusat menekankan percepatan realisasi bantuan agar masyarakat terdampak cepat kembali menempati hunian layak.
Hal itu disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam rapat evaluasi yang diikuti Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7). Rapat tersebut juga diikuti 42 kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana pada akhir 2025.
Dalam arahannya, Suharyanto menyebut penyaluran bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan rampung pada 2026. Sementara itu, pembangunan rumah rusak berat melalui hunian tetap (huntap) ditargetkan selesai pada 2027.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian di sejumlah daerah masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat segera menerima haknya,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit karena dinilai belum mencukupi. Di sisi lain, BNPB siap membantu penyediaan material seperti keramik melalui dukungan donatur, dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” katanya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menyebut bantuan stimulan bagi 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan. Pemko juga mengajukan enam kepala keluarga tambahan untuk tahap berikutnya.
Selain itu, pembangunan 23 unit huntap mandiri masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat BNPB. Secara keseluruhan, kebutuhan huntap di Kota Padang mencapai 523 unit.
“Sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, 183 unit oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan sisanya melalui dukungan BNPB,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan 85 unit huntap oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan. Sementara pembangunan 183 unit huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai Agustus mendatang.
Dengan progres tersebut, Pemko Padang optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat diselesaikan sesuai target pada 2027. (*/red)