PADANG, KP — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Klinik UMKM Minang Bangkit yang diinisiasi oleh Kementerian UMKM RI. Program ini dirancang khusus untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, terutama para pelaku usaha kecil yang terdampak langsung oleh bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera Barat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa inisiatif ini sangat relevan dengan kondisi lapangan saat ini. Menurutnya, pemulihan infrastruktur fisik harus berjalan beriringan dengan pemulihan napas ekonomi kerakyatan agar masyarakat dapat segera kembali mandiri.
“Kami meyakini Klinik UMKM Minang Bangkit akan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana. Mari kita bangun kembali usaha kita, kita hidupkan kembali ekonomi nagari, dan kita buktikan bahwa masyarakat Minangkabau selalu mampu bangkit dari setiap cobaan,” ujar Mahyeldi saat mengikuti Rakor secara daring dari Istana Gubernuran, Rabu (21/1).
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, menjelaskan bahwa Klinik UMKM Bangkit menyediakan tiga layanan utama, yakni akses pembiayaan, belanja produk lokal, dan layanan produksi. Program ini mengolaborasikan berbagai mitra strategis, mulai dari perbankan, lembaga keuangan non-bank, OJK, Bank Indonesia, hingga Baznas guna memastikan bantuan yang diberikan komprehensif.
“Data UMKM terdampak sedang dipetakan secara bertahap oleh Pemprov Sumbar bersama Kementerian UMKM. Data tersebut nantinya disinkronkan dengan perbankan agar program pemulihan, baik itu akses permodalan maupun bantuan manajemen, benar-benar tepat sasaran,” jelas Siti Azizah.
Selain bantuan modal, para pelaku usaha juga akan mendapatkan pendampingan manajemen, penguatan digitalisasi, legalitas usaha, hingga bantuan pemasaran. Gubernur berharap klinik ini tidak sekadar menjadi tempat konsultasi, tetapi bertransformasi menjadi pusat kebangkitan ekonomi rakyat yang membuat UMKM Sumbar lebih kuat dan berdaya saing di masa depan.
Gubernur Mahyeldi turut mengimbau para pelaku UMKM yang terdampak bencana untuk proaktif melakukan pendataan melalui kanal yang disediakan pemerintah daerah. Sinkronisasi data ini menjadi kunci utama agar anggaran pemulihan pascabencana dari pemerintah pusat dapat segera dikucurkan sesuai dengan kebutuhan rill di tingkat nagari dan kelurahan. (mas)