PADANG PARIAMAN, KP – Ratusan bidan tenaga sukarela di Kabupaten Padang Pariaman menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati, Rabu (19/2). Mereka menuntut kejelasan status dan hak administrasi untuk mengikuti ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas ketidakpastian nasib mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi tanpa gaji tetap dari pemerintah.
Salah satu koordinator lapangan, Marni, dalam orasinya menyampaikan aspirasi agar Pemerintah Daerah (Pemda) Padang Pariaman memberikan solusi konkret bagi para bidan sukarela.
“Kami sudah puluhan tahun mengabdi di puskesmas tanpa gaji dari pemerintah. Kami hanya ingin kepastian status agar bisa bekerja lebih tenang,” tegasnya.
Marni juga membandingkan nasib bidan dengan instansi lain di Padang Pariaman, seperti sektor pendidikan, Polisi Pamong Praja (Pol PP), dan instansi lainnya. Menurutnya, instansi-instansi tersebut jauh lebih mudah mendapatkan akses untuk menjadi P3K dibandingkan para bidan.
“Padahal, saya sendiri sudah lebih dari 10 tahun mengabdi sebagai bidan sukarela di salah satu puskesmas di Padang Pariaman. Namun hingga detik ini, tidak ada kejelasan status dari pemda,” keluh Marni, saat berorasi di Gedung Bupati IKK Padang Pariaman.
Dalam aksi tersebut, para bidan meminta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padang Pariaman, Maizar, memberikan jawaban pasti terkait tuntutan mereka. Mereka berharap agar proses administrasi dan syarat ujian P3K dapat dipermudah sehingga mereka bisa mendapatkan kepastian status dan penghasilan tetap.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, tidak berada di kantor saat aksi berlangsung. Sebagai gantinya, Kepala BKPSDM Maizar langsung menerima para bidan untuk mendengarkan tuntutan mereka. Usai melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati, para bidan melanjutkan audiensi dengan Maizar di Kantor BKPSDM. (wrm)