Pemprov Sumbar bersama DPRD mulai membahas perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 sebagai respons terhadap efisiensi anggaran nasional dan tekanan fiskal daerah yang semakin berat.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar perubahan KUA-PPAS, Senin (14/7) di gedung DPRD setempat, bahwa kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 menjadi tantangan baru bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.
“Pemotongan dana transfer pusat memang perlu disikapi dengan bijak. Bagi Sumbar yang ruang fiskalnya relatif terbatas, tentu ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kelangsungan program-program pembangunan,” ujar Muhidi.
Ia menjelaskan, tekanan keuangan daerah juga dipicu oleh kewajiban pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp510 miliar dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai target pada semester pertama.
“Dengan proyeksi PAD yang belum optimal, perlu dilakukan penyesuaian ulang terhadap struktur anggaran agar tetap menjaga efektivitas pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.
Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640.SJ, DPRD dan pemerintah daerah mendahulukan pembahasan perubahan APBD 2025 agar program strategis nasional dan daerah dapat segera terakomodasi.
DPRD juga mendorong komisi dan Badan Anggaran untuk mengkaji secara mendalam aspek perubahan KUA-PPAS, mulai dari efisiensi belanja, inovasi pendapatan, hingga opsi pembiayaan yang lebih fleksibel.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menambahkan bahwa penyesuaian anggaran turut dipengaruhi kebijakan nasional lain, seperti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 yang berdampak pada penundaan sejumlah kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
“Beberapa program, termasuk layanan dasar, infrastruktur, dan ketahanan pangan, perlu disesuaikan kembali. Namun hal ini menjadi ruang evaluasi untuk memperkuat prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelas Vasko.
Ia juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I hanya mencapai 4,66 persen, lebih rendah dari asumsi awal 5,05 persen. Kondisi ini berdampak pada daya beli masyarakat dan penurunan PAD menjadi Rp2,67 triliun atau turun sekitar 6,04 persen.
Efisiensi juga diterapkan melalui pengurangan perjalanan dinas dan pembatasan kegiatan seremonial. Dalam perubahan anggaran, belanja daerah diturunkan menjadi Rp6,37 triliun atau berkurang 0,94 persen. Belanja modal mengalami penyesuaian, sementara belanja transfer justru meningkat sebagai bentuk komitmen kepada pemerintah kabupaten/kota.
Meski menghadapi berbagai tekanan fiskal, Pemprov tetap melihat peluang pertumbuhan. Vasko menyebutkan, hingga akhir 2025, perekonomian Sumbar masih diproyeksikan tumbuh antara 4,89 hingga 5,52 persen, didorong oleh mobilitas masyarakat dan operasional proyek strategis nasional seperti Jalan Tol Padang–Sicincin.
“Kami juga melihat sektor pariwisata, industri pengolahan, dan hilirisasi pertanian sebagai penggerak utama pertumbuhan jangka panjang,” katanya.
Selain ekonomi, Pemprov juga fokus pada pengurangan ketimpangan wilayah dan penanganan stunting. Arah kebijakan anggaran difokuskan pada peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan daerah terpencil.
Dalam dokumen perubahan KUA-PPAS, pendapatan daerah diperkirakan turun menjadi Rp5,98 triliun dari sebelumnya Rp6,27 triliun. Defisit sebesar Rp400,13 miliar akan ditutup melalui pembiayaan daerah, salah satunya dengan menunda penyertaan modal ke Bank Nagari sebesar Rp31 miliar.
“Dengan segala keterbatasan, kita tetap berupaya menyusun anggaran secara realistis, efisien, dan tetap berpihak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Vasko. (*)