PADANG, KP – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar, Selasa (7/1). Dalam kesempatan tersebut, Muhidi menegaskan bahwa kolaborasi antara penyelenggara pemerintah daerah dan DJPb Sumbar akan menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih optimal.
Muhidi menyampaikan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai peran dan fungsi masing-masing pihak dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.
“Penting bagi kita untuk bersama-sama memahami peran masing-masing dalam pengelolaan anggaran. Kolaborasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pihak terkait sangat menentukan agar anggaran yang ada bisa digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Muhidi.
Ia juga menambahkan, kolaborasi dan sinergi yang dijelaskan oleh Kepala Kanwil DJPb Sumbar memberikan gambaran bahwa terdapat keterbukaan koordinasi yang baik dalam mendorong kemajuan pembangunan Sumbar ke depan.
Sementara itu, Kakanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG, menyampaikan pentingnya silaturahmi dan kolaborasi dalam pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang optimal.”Jangan biarkan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama DAK fisik, hanya selesai di akhir tahun. Sebaiknya kegiatan tersebut dimulai di awal tahun agar pencairan anggaran dapat mendukung perekonomian daerah,” ujar Syukriah.
Syukriah juga menyampaikan bahwa silaturahmi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, agar anggaran yang ditransfer dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Bersinergi dengan pemerintah daerah sangat penting agar dana yang ditransfer dari pemerintah pusat dapat memberikan dampak yang nyata, terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk tahun 2025, kami berharap penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien, serta memastikan dana bantuan pusat sampai tepat sasaran kepada masyarakat,” kata Syukriah.
Syukriah juga menjelaskan bahwa pengawasan yang baik terhadap aliran dana serta sinergi yang terjalin akan membantu memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat, dengan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal program-program yang mendukung kesejahteraan dan pembangunan daerah.
“Sumatera Barat memiliki potensi produk ekspor, terutama bahan perkebunan dan pertanian, yang belum terkelola dengan baik. Ke depan, kami berharap akan muncul eksportir dari Sumbar sendiri yang memanfaatkan Pelabuhan Teluk Bayur, pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia bagian barat,” tambahnya.
Syukriah juga menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI, beberapa negara di Benua Afrika telah meminta Indonesia untuk menyuplai bahan pangan dan hasil perkebunan lainnya. Potensi Pelabuhan Teluk Bayur sebagai akses terdekat ke Benua Afrika diharapkan menjadi fokus pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam kemajuan pembangunan daerah.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam menyusun serta mengawasi penggunaan anggaran. Dengan kolaborasi yang lebih baik, diharapkan pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumbar. (fai)