PESISIR SELATAN – Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan bukanlah hak yang bisa diminta atau dipertahankan karena kedekatan politik, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas. Penegasan itu ia sampaikan saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Pessel, Senin lalu (8/9).
Wabup Risnaldi menekankan, rotasi, mutasi, maupun demosi pejabat dilakukan berdasarkan evaluasi objektif sesuai aturan, bukan atas selera pribadi.
“Mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi, analisa, dan kajian, bukan semena-mena,” tegasnya.
Menurutnya, penataan jabatan di Pemkab Pessel merupakan tindak lanjut arahan Kemendagri dan Kemenpan RB, yang memberi waktu enam bulan bagi setiap daerah untuk melakukan penyegaran birokrasi. Tiga indikator utama jadi acuan, yakni kinerja, disiplin, dan kepatuhan hukum.
Ia menambahkan, penilaian pejabat juga bersumber dari lembaga resmi seperti BPS, BPK, BPKP, serta evaluasi tata kelola dari Kemendagri. Semua ASN diminta fokus pada capaian kerja nyata, bukan sekadar mengandalkan kedekatan dengan kekuasaan.
“Bukan lagi zamannya ‘opok maopok’ (memuji-red). Bermain politik tidak jadi ukuran. Sepanjang kinerja bagus, InsyaAllah akan dihargai,” ujarnya.
Risnaldi mengingatkan, jabatan adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan.
“Jika bekerja dengan baik, tentu akan dipertahankan. Jangan lupa berdoa agar diberi petunjuk dan kekuatan,” katanya.
Ia menegaskan, evaluasi terhadap kinerja pejabat akan terus dilakukan secara berkala. Dalam waktu dekat, pejabat yang tak menunjukkan program kerja jelas dan hasil nyata di lapangan akan ditindaklanjuti.
Wabup Risnaldi berharap reformasi birokrasi benar-benar terwujud di Pesisir Selatan, sehingga tercipta pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (don)