DPRD Payakumbuh Kawal Ketat KUA-PPAS 2027, Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

PAYAKUMBUH, KP – DPRD Kota Payakumbuh menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 secara mendalam guna memastikan arah kebijakan fiskal benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Erlindawati, usai rapat paripurna penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah Kota Payakumbuh di ruang sidang DPRD, Senin (27/7).

“DPRD memiliki tanggung jawab mengkaji setiap kebijakan dalam KUA dan PPAS agar anggaran yang disusun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis karena menjadi acuan utama dalam penyusunan APBD 2027.

Karena itu, DPRD akan menelaah setiap program, target, dan alokasi anggaran agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Ia menegaskan, fungsi penganggaran DPRD tidak hanya memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga mengawal agar setiap program memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Yang menjadi perhatian kami bukan hanya besarnya anggaran, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.

Erlindawati menyebut pembahasan akan difokuskan pada sejumlah sektor prioritas, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, DPRD juga akan mencermati target indikator makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga rasio gini, agar target yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai. “Setiap target pembangunan harus disusun berdasarkan kondisi riil daerah dan kemampuan fiskal yang dimiliki,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.

Seluruh tahapan pembahasan, lanjutnya, akan dilakukan secara objektif, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat. “Kami berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 menghasilkan kesepakatan yang menjadi landasan bagi penyusunan APBD yang efektif, akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dst)