Enam Fraksi DPRD Bukittinggi Sampaikan Catatan Kritis

BUKITTINGGI, KP — Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi resmi menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyampaian masukan dan kritikan konstruktif tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Selasa (11/8).

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendy menjelaskan, sidang paripurna ini merupakan tindak lanjut dari nota pengantar Perubahan APBD 2026 yang sebelumnya telah dihantarkan Wali Kota Ramlan Nurmatias pada Senin (10/8).

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi memberikan catatan strategis. Juru bicara Fraksi PKS, Nur Hasra, menyoroti lonjakan belanja modal yang mencapai Rp108,8 miliar serta pemanfaatan SiLPA Rp94,14 miliar. Pihaknya mendesak Pemko memastikan perubahan anggaran benar-benar menyasar penyelesaian masalah transportasi, pariwisata, hingga layanan digital Call Center 112.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Shabirin Rahmat mencermati kesenjangan antara kenaikan pendapatan daerah yang dirancang sebesar Rp775,24 miliar (naik Rp131,28 miliar) dengan lonjakan belanja daerah yang membengkak hingga Rp909,37 miliar (bertambah Rp199,05 miliar).

“Pemerintah daerah harus mampu memastikan bahwa peningkatan belanja bukan sekadar memperbesar APBD, tetapi benar-benar memperbesar manfaat APBD. Setiap penggunaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat,” tegas Shabirin.

Sorotan senada disampaikan M. Taufik dari Fraksi NasDem yang meminta Pemko mengantisipasi inefisiensi anggaran dan mengoptimalkan aset daerah maupun BUMD demi memperkuat kemandirian fiskal.

Melalui juru bicaranya Elfianis, Fraksi Demokrat mengingatkan agar alokasi SiLPA tepat sasaran dan berfokus pada belanja modal skala prioritas. Di sisi lain, Dede Suriady Harahap mewakili Fraksi PPP-PAN mempertanyakan rincian pos sumber kenaikan PAD yang naik menjadi Rp176,73 miliar serta meragukan daya serap belanja daerah yang melonjak drastis.

Adapun Fraksi Karya Kebangsaan mendesak percepatan realisasi belanja modal serta penyelesaian problem mendasar warga Kota Jam Gadang, seperti tata kelola pasar, penyediaan air bersih, masalah parkir, hingga pengelolaan sampah dan perlindungan warga rentan. (ak/*)