PADANG, KP — Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI tahun 2026 dipastikan tanpa keterlibatan Kota Padang sebagai penyelenggara. Sebanyak 11 daerah di Sumatera Barat menyatakan kesiapan mereka untuk berbagi peran sebagai tuan rumah bersama setelah Ibu Kota Provinsi tersebut memutuskan menarik diri dari skema penyelenggaraan.
Keputusan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Porprov XVI yang dipimpin Ketua Umum KONI Sumbar, Hamdanus, bersama jajaran KONI kabupaten dan kota, Selasa (24/2).
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat, pesta olahraga multievent tingkat provinsi ini tetap dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang.
Mundurnya Kota Padang didasari keinginan Pemerintah Kota untuk menjadi penyelenggara tunggal secara total, namun bukan untuk periode tahun ini. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Umum KONI Padang, Tri Putra Junaidi Nst, yang menyampaikan pesan dari pimpinan daerah setempat.
“Pak Wali Kota Padang tidak mau setengah-setengah. Beliau maunya menjadi tuan rumah penuh. Tapi bukan sekarang. Kalau dipercaya, Padang siap menjadi tuan rumah tunggal pada Porprov XVII tahun 2028,” ujar Tri Putra Junaidi.
Meski absen sebagai penyelenggara kali ini, KONI Padang menegaskan tetap memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan pelaksanaan Porprov XVI.
Sementara itu, 11 daerah lain yang menyatakan kesediaan menampung berbagai cabang olahraga (cabor) meliputi Mentawai, Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Pariaman, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Tanah Datar.
Keseriusan daerah peserta terlihat dari komitmen dukungan anggaran. Salah satunya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah mengalokasikan sekitar Rp7,9 miliar dalam APBD Perubahan 2026.
Ketua KONI Mentawai, Ali Nurdin menegaskan komitmen Bupati setempat yang belum bergeser sedikit pun untuk menyukseskan ajang ini.
Selain persoalan tuan rumah, Rakor juga menyepakati penerapan sistem Satu Data Atlet melalui aplikasi khusus yang disiapkan KONI Sumbar. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan validitas data peserta yang akan berlaga di ajang empat tahunan tersebut. (ak/*)