SOLOK, KP – Makna kemerdekaan memiliki signifikansi yang berbeda-beda bagi setiap warga negara, terutama sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang menandakan pembebasan dari penjajah. Namun, kemerdekaan dalam era digital belum dirasakan sepenuhnya oleh semua warga negara, khususnya terkait dengan akses informasi.
Salah satu contoh nyata adalah yang dialami masyarakat dan siswa SMP Negeri 4 di Kecamatan Tigo Lurah, Nagari Rangkiang Luluih, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, ketika mereka mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
Tidak hanya mereka, siswa dari tingkatan pendidikan lain juga berpotensi mengalami hal serupa, karena ANBK 2023 juga dijadwalkan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Dalam situasi nyata, ketika sebagian besar wilayah di seluruh Indonesia sudah menjalankan kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing, kegiatan ANBK di SMP Negeri 4 Kecamatan Tigo Lurah justru dilaksanakan di luar ruangan yakni dihutan, bahkan jauh dari lokasi sekolah. Hal ini terjadi karena keterbatasan jaringan komunikasi di daerah tersebut.
Sebagai hasilnya, para siswa terpaksa ditempatkan di tempat khusus, hanya duduk di tanah, dengan risiko terkena hujan dan panas sepanjang waktu. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hanya beberapa lokasi tertentu di daerah tersebut yang dapat mendapatkan akses internet.
ANBK sendiri adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menilai kemampuan siswa secara keseluruhan, baik dari segi kognitif maupun non-kognitif.
Menyikapi masalah ini, Bupati Solok, H. Epyardi Asda, merasa prihatin dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Tigo Lurah. Untuk mengatasi ketertinggalan daerah tersebut, Bupati telah berupaya keras untuk melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan Jalan Kapujan-Rimbo Data dengan dukungan Anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardhi, dengan anggaran sebesar Rp36 miliar.
Bupati menyadari pentingnya akses informasi, terutama dalam era digital saat ini, dan berusaha keras untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang cukup. Namun, dia juga mengakui bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi melibatkan pertimbangan ekonomi yang mempengaruhi pihak penyedia layanan.
Selain itu, Bupati juga mengungkapkan keprihatinannya terkait pembangunan fasilitas telekomunikasi, seperti menara pemancar, yang terkendala oleh proses administratif yang lambat, terutama dalam hal perolehan surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Meskipun warga setempat telah berkontribusi dalam pembebasan lahan, proses administratif di tingkat provinsi terasa berlarut-larut.
Dalam menghadapi masalah ini, masyarakat dan pemerintah perlu mencari solusi untuk mempercepat proses administrasi yang memungkinkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah pedesaan. Karena dalam dunia pendidikan yang semakin berorientasi pada digital, akses komunikasi yang memadai sangat penting untuk memastikan kemajuan bangsa. (wan)