Ilustrasi.
PADA era digital yang sangat berkembang saat ini, media sosial menjadi salah satu arena utama dalam aktivitas politik, termasuk kampanye. Media sosial memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan cara yang efektif, yakni memudahkan pengguna dalam mengakses dan berbagi informasi secara cepat.
Di Indonesia, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye semakin marak, terutama menjelang pemilihan umum. Partai-partai politik pun terlihat aktif dalam membuat akun media sosial untuk tujuan kampanye (Efriani, 2020). Akun-akun ini biasanya berisi konten yang memperkenalkan visi dan misi partai, dengan harapan dapat menarik simpatik pemilih. Dengan cara ini, diharapkan juga dapat mendorong tingkat partisipasi politik masyarakat.
Menurut Gaventa dan Valderama (Sahid, 2015), partisipasi politik mencakup tindakan-tindakan politik, seperti kampanye, yang melibatkan individu atau kelompok, biasanya berasal dari partai politik atau organisasi. Tujuan dan tindakan ini adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam kegiatan politik.
Terakhir, Samuel P. Huntington dan Joam M. Nelson (Budiarjo, 2012) menekankan bahwa partipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok, dengan maksud untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah.
Tiktok, sebagai salah satu platform media sosial yang berkembang pesat. TikTok saat ini telah mencapai lebih dari 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya di seluruh dunia, sebagian besar di antaranya adalah generasi Z dan milenial. Fenomena ini menjadikan TikTok sebagai platform strategis untuk membangun kesadaran politik, menyampaikan pesan kampanye, dan mendorong mobilisasi pemilih.
Salah satu strategi yang diterapkan dalam kampanye di TikTok adalah melalui peran buzzer. Buzzer, yang merupakan individu atau kelompok, berperan aktif dalam memproduksi dan menyebarkan konten secara sistematis untuk mendukung kandidat tertentu atau mengangkat isu tertentu. Aktivitas buzzer biasanya melibatkan pembuatan narasi yang mendukung kandidat, penggunaan humor, dan penyebaran informasi yang berpotensi memengaruhi opini publik.
Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran buzzer dalam kampanye politik di TikTok, serta dampaknya terhadap opini publik dan tantangan etis yang mungkin muncul.
TikTok menawarkan cara yang unik untuk menyampaikan pesan politik, melalui video pendek yang menarik, penggunaan musik populer, dan efek visual yang kreatif. Di platform ini, buzzer memanfaatkan berbagai elemen tersebut untuk menciptakan konten yang tidak hanya mendorong khalayak untuk membuat persepsi tetapi juga mudah untuk dapat dibagikan dan diterima oleh khalayak.
Berikut adalah beberapa strategi utama yang mereka gunakan. Konten yang dihasilkan oleh buzzer sering kali mengandung narasi yang menarik, sentuhan humor, atau tantangan yang relevan bagi audiens muda. Contohnya, mereka bisa menggunakan parodi dari lagu-lagu terkenal untuk menyampaikan pesan politik secara tidak langsung, sehingga lebih mudah diterima.
Selain itu, buzzer sering menjalin kerja sama dengan influencer yang memiliki banyak pengikut agar pesan yang disampaikan lebih kredibel dan menarik. Kolaborasi ini membantu memperkuat pesan kampanye melalui konten yang terasa lebih autentik di mata audiens.
Buzzer di media sosial kini dianggap sebagai alat yang sangat efektif untuk memasarkan produk. Selain itu, profesi sebagai buzzer dilihat sebagai peluang yang pasti. Menjadi seorang buzzer tidak hanya terbatas pada artis atau tokoh terkenal. Bahkan, individu biasa yang pengikutnya jutaan di akun media sosial pun dapat menjadi buzzer dan meraih penghasilan yang menggiurkan. Pekerjaan ini dianggap relatif mudah, dengan hanya memiliki media sosial, mempromosikan produk atau jasa, serta fleksibilitas untuk mengerjakannya di mana saja dan kapan saja, seorang buzzer dapat meraih penghasilan yang menarik.
Jeff Staple (dalam Yuliahsaridwi, 2015), seorang pengamat di media sosial, memaparkan bahwa seorang buzzer merupakan individu yang memiliki pendapat yang didengar dan juga dapat dipercaya, sehingga mampu memicu reaksi dari orang lain setelah mereka tahu pendapat tersebut.
Secara singkat, buzzer di media sosial merupakan pengguna yang bisa mempengaruhi orang lain hanya melalui pesan yang mereka bagikan di timeline, baik itu berupa kalimat, gambar, maupun video. Identitas utama seorang buzzer terletak pada kemampuan mereka untuk memberikan pengaruh kepada orang lain.
Penggunaan istilah “buzzer” sering kali dikaitkan dengan strategi kampanye negatif, terutama selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu). Banyak calon kepala daerah yang memanfaatkan buzzer, yang pada umumnya sudah menjadi bagian dari pendukung ataupun tim sukses pasangan calon, atau merupakan kader dari partai-partai tertentu.
Buzzer berfungsi sebagai ujung tombak kesuksesan kampanye, tak hanya dalam pemasaran, tetapi juga dalam menyerang dan mendiskreditkan calon lain melalui ujaran kebencian. Di sisi lain, mereka juga berperan aktif dalam membela pasangan calon yang mereka dukung.
Kegiatan buzzer merupakan salah satu cara atau strategi pemasaran yang relatif baru. Secara harfiah, Buzzer adalah komponen elektronik yang dapat menghasilkan suara dari getaran listrik. Kerja buzzer mirip dengan loudspeaker, yang menghasilkan suara keras untuk menarik perhatian. Dalam konteks media sosial, buzzer seperti yang dijelaskan oleh Arbie (2013), dapat dipahami sebagai akun yang memiliki pengaruh besar atau influencer terhadap pengikut dan teman-teman mereka.
Menurut Staple (seperti yang diungkapkan oleh Yuliahsaridwi, 2015), peran buzzer di media online tidak hanya terbatas pada sekadar memposting pesan. Mereka juga bertugas untuk menjalankan kampanye dan menyebarkan informasi lebih lanjut kepada para pengikutnya.
Seorang buzzer dapat berfungsi sebagai perwakilan brand ambassador dalam hal ini mereka harus benar-benar memahami apa yang mereka katakan di internet. Buzzer harus sangat populer, aktif, dan kreatif. Jumlah pengikut atau teman adalah indikator kepopuleran, semakin banyak pengikut, semakin baik reputasi mereka. Pemasaran yang sukses membuat jasa buzzer diminati oleh banyak orang, mulai dari bisnis yang sudah mapan hingga individu yang baru memulai bisnis startup.
Bahkan di arena politik, keberadaan buzzer dianggap esensial dalam strategi pemasaran partai politik maupun dalam pemilihan kepala daerah dan presiden. Mereka berperan penting dalam membangun opini publik di dunia maya, menjalankan fungsi pemasaran yang krusial.
Buzzer politik dan buzzer biasanya berbeda karena sesuatu yang mereka tawarkan. Karena revolusi informasi dan globalisasi, buzzer politik semakin meningkat. Ini telah berkontribusi pada perubahan pola dan konten kampanye politik konvensional. Kampanye ini sekarang menjadi salah satu taktik pemasaran yang paling canggih dan berpengalaman.
Ketika sebuah partai politik menggunakan filosofi pemasaran, mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pemilih. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepuasan di kalangan pemilih, yang pada gilirannya akan menghasilkan dukungan dalam pemilihan dan membantu partai mencapai tujuan yang diinginkannya (Marshment dalam Monen, 2008).
Landasan Teoritis
Partai politik atau individu yang mencalonkan diri sebagai pemimpin menggunakan strategi komunikasi politik untuk memenangkan persaingan politik agar mereka dapat meraih kekuasaan dan menjadi orang yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Media sosial adalah salah satu platform yang mendorong partisipasi pengguna dalam kegiatan dan kerja kelompok, menurut Van Dijk dan Nasrullah (2015).
Cara calon pemimpin memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dan menciptakan citra online menarik untuk diamati. Sebagaimana diungkapkan oleh Amaly dan Armiah (2021), literasi digital sangat penting untuk memahami dan menyaring informasi yang beredar di media sosial.
Menjelang pemilihan presiden, tingkat literasi digital masyarakat cenderung meningkat, membantu memastikan bahwa informasi yang diterima lebih akurat dan dapat dipercaya.
Hasil dan Pembahasan
Strategi pemasaran yang tepat, efisien, dan bertahan lama sangat penting bagi para aktor politik, organisasi politik, pemerintah, institusi, dan dewan pemasaran politik (Lees Marshment, 2014). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menggunakan media yang mampu menarik perhatian masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam politik, penggunaan media biasanya terbagi menjadi dua kategori utama. Kategori pertama terdiri dari media utama, yang dikenal sebagai “top line media”, yang mencakup berbagai platform seperti radio, televisi, papan reklame, dan surat kabar. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan signifikan antara cara penggunaan media ini dalam pemasaran politik dan pemasaran secara umum.
Kedua, “Bottom Line Media”, yang dikenal sebagai BTL, berfokus pada aktivitas seperti pengiriman surat langsung, acara, humas, dan pameran (Protect dan Gambler dalam Heryanto, 2018). Dalam dunia politik, fenomena yang ditunjukkan oleh media sosial telah mendorong politisi Indonesia untuk meningkatkan penggunaan TikTok sebagai alat untuk membangun jaringan politik. Mereka membagikan video-video pendek yang menarik perhatian (Delriyanto dan Qorib, 2019).
Dengan popularitasnya yang pesat, TikTok mampu menjangkau berbagai lapisan sosial, sehingga media ini dianggap efektif bagi para politisi sebagai sarana informasi dan komunikasi politik. Melalui platform ini, mereka dapat memperkuat personal branding, serta menyebarluaskan ide, gagasan, dan pandangan politik mereka (Kamindang dan Amijaya, 2024).
Seperti dalam kasus yang terjadi pada pilkada di Jakarta Barat, Banten yang menjadi target utama dari kampanye hitam di Tiktok. Serangan ini difokuskan oleh buzzer yang memanfaatkan akun anonim untuk menyerang secara pribadi, termasuk keluarganya.
Para pengamat mencatat bahwa serangan tersebut sering kali mengangkat isu-isu lama yang sudah tidak relevan, namun tetap berusaha mempengaruhi opini publik. Buzzer berperan dalam “menggoreng” isu-isu tertentu untuk kepentingan kontestan, dengan tujuan memengaruhi pemilih melalui komentar negatif dan video yang menjatuhkan lawan politik. Hal ini menciptakan suasana persaingan yang sangat ketat di antara para pendukung masing-masing kandidat.
Dengan meningkatnya penggunaan buzzer, tantangan utama yang dihadapi adalah penyebaran informasi palsu dan penggiringan opini. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menilai informasi yang diterima melalui media sosial.
Pemilihan umum ataupun kepala daerah di Indonesia menjadi contoh yang jelas mengenai pemanfaatan buzzer dalam kampanye politik. Pada pemilihan-pemilihan yang lalu, berbagai kandidat politik memanfaatkan buzzer untuk memperkenalkan diri mereka di media sosial, termasuk TikTok.
Strategi yang mereka terapkan meliputi penyebaran video kreatif yang menyampaikan pesan politik, penggunaan tagar tertentu, serta kolaborasi dengan influencer lokal. Namun, tak jarang buzzer juga digunakan untuk menyebarkan kampanye negatif atau black campaign, yang menimbulkan kontroversi dan memperburuk polarisasi di masyarakat.
TikTok, dengan algoritmanya yang mendorong interaksi yang tinggi, telah menjadi salah satu platform utama bagi strategi ini.
Kampanye politik mengalami transformasi yang signifikan di tengah kemajuan era digital. Untuk mendapatkan dukungan publik dalam pemilihan 2024, kandidat harus menerapkan strategi kampanye digital yang efektif. Strategi ini mencakup penggunaan platform digital, penelitian dan analisis, penyediaan konten berkualitas, kerja sama dengan influencer, dan penggunaan layanan iklan digital.
Untuk melakukan kampanye politik di era ini, pasangan calon harus mempertimbangkan strategi yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan pemilih. Dengan menggunakan kekuatan platform digital dan menerapkan strategi yang tepat, mereka dapat mendapatkan dukungan masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan peluang mereka untuk menang pada tahun 2024.
Pemilihan TikTok sebagai salah satu platform yang dipilih didasarkan pada kemampuan TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Selain itu, banyak anak muda yang masih kurang paham mengenai politik, sehingga penting untuk menciptakan kesadaran di kalangan pemilih pemula. Hal ini diungkapkan oleh salah satu narasumber, Milen Putira, yang menyatakan bahwa generasi muda saat ini aktif di media sosial.
Oleh karena itu, peluang ini perlu dimanfaatkan untuk membuat konten yang dapat tampil di FYP (For Your Page) pengguna, khususnya yang berasal dari generasi Z.
Keberagaman jenis konten di TikTok memungkinkan platform ini untuk memahami algoritma penggunanya dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan TikTok untuk memberikan rekomendasi video dalam FYP (For You Page) yang sesuai dengan minat masing-masing penonton, sehingga meningkatkan tingkat keterlibatan dan retensi pengguna.
Selain itu, TikTok juga dikenal sebagai wadah yang melahirkan berbagai tren dan tantangan viral yang menarik perhatian publik, meningkatkan visibilitas platform dan mendorong pengguna untuk mencoba dan mengikuti tren-tren tersebut.
Buzzer di Tiktok menggunakan beberapa strategi untuk mencapai tujuan kampanye politik. Buzzer sering memanfaatkan tren popular di Tiktok untuk menyisipkan pesan politik. Mereka dapat membuat konten yang relevan dengan tren tersebut sehingga lebih mudah diterima oleh audiens.
Penciptaan narasi yang kontroversial juga sering kali lebih mudah menjadi viral. Buzzer memanfaatkan psikologi audiens untuk menciptakan konten yang memicu diskusi atau emosi tertentu, baik positif ataupun negatif. Oleh karena itu, pentingnya melakukan promosi kampanye yang etis, partai politik dan kandidat perlu didorong untuk menggunakan metode kampanye yang etis.
Kesimpulan
Buzzer memainkan peran penting dalam kampanye politik di media sosial, terutama di platform seperti TikTok. Buzzer tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan pesan politik, tetapi juga dapat terlibat dalam kampanye negatif yang dapat memperburuk polarisasi di masyarakat.
Dengan memanfaatkan tren dan psikologi audiens, buzzer dapat menciptakan konten yang menarik dan memicu diskusi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterlibatan pengguna.
Namun, penggunaan buzzer juga membawa tantangan, seperti penyebaran informasi palsu dan penggiringan opini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai informasi yang diterima melalui media sosial.
Secara keseluruhan, media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi politik, tetapi harus digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang positif dalam proses demokrasi. *
Referensi
Aggi Nurhapipah, Shiva Steviana, & Reza Mauldy Raharja. (2024). Strategi Kampanye Di Era Digital: Dengan Memanfaatkan Aplikasi X Dalam Pemilu 2024. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(3), 272–281. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.874.
Andriyendi, D. O., Nurman, S., & Dewi, S. F. (2023). Media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada. Journal of Education, Cultural and Politics, 3(1), 101-111.
Elektabilitas, M., Pemilu, P., Arkana, D., & Wahyuni, S. (2024). Mediakom : Jurnal IImu Komunikasi ( Strategi Partai Solidaritas Indonesia Dalam. 8(1), 78–90.
Juditha, C. (2019). Buzzer di media sosial pada pilkada dan pemilu Indonesia. In Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika.
Primagara, M., & Yulianita, N. (2024). Tiktok Sebagai Sumber Informasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu, 1(6), 32-40.