PADANG, KP — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepastian status tenaga pendidik kategori R4 dan R5. DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumbar memastikan pengawalan persoalan tersebut hingga ke tingkat kementerian pada 2026.
Komitmen itu disampaikan Muhidi saat bertemu dengan para guru SMA Negeri 6 Padang dalam rangka penyerahan bantuan baju batik, Selasa (6/1).
“Kami bersama gubernur sudah menyurati dan mengawal langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Meski belum masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, kami berkomitmen tidak boleh ada tenaga pendidik yang dirumahkan,” tegas Muhidi.
Ia menjelaskan, persoalan tenaga pendidik kategori R4 dan R5 tidak hanya terjadi di Sumatera Barat, tetapi juga dialami oleh 105 kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang berpihak serta memberikan kepastian bagi para tenaga pendidik.
Terkait kesejahteraan, Muhidi mengakui persoalan gaji masih menjadi pembahasan lanjutan. Namun demikian, ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh tenaga pendidikan—mulai dari guru, pegawai tata usaha, pengelola perpustakaan, hingga penjaga sekolah yang masuk kategori R4 dan R5—tetap bekerja dan tidak kehilangan mata pencaharian.
“Untuk persoalan gaji akan terus kita upayakan. Yang terpenting saat ini tidak ada tenaga pendidik yang dirumahkan,” ujarnya.
Selain memperjuangkan kepastian status dan keberlanjutan kerja, Muhidi menambahkan DPRD Sumbar juga telah menganggarkan program peningkatan kapasitas dan kompetensi guru pada 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat.
Ia pun mengajak para guru untuk terus bekerja secara optimal dalam mencerdaskan anak bangsa agar sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan semakin berkualitas di masa depan.
Menurutnya, tantangan sosial yang dihadapi generasi saat ini semakin kompleks, mulai dari penyalahgunaan narkotika hingga berbagai perilaku menyimpang. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan peran aktif semua pihak.
“Guru memiliki peran strategis dalam membangun karakter serta meningkatkan motivasi siswa agar memiliki cita-cita dan orientasi hidup yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 6 Padang, Haryanti, menyampaikan bahwa di sekolah tersebut terdapat satu orang tenaga pendidik yang masuk kategori R4. Saat ini, SMA Negeri 6 Padang memiliki 1.067 siswa dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan sebanyak 74 orang.
“Kedatangan Ketua DPRD Sumbar menjadi motivasi tersendiri bagi guru dan tenaga kependidikan kami. Ini menunjukkan perhatian nyata terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN),” ujar Haryanti.
Ia berharap, komitmen dan pengawalan yang dilakukan DPRD bersama pemerintah daerah dapat segera memberikan kepastian status bagi tenaga pendidik, sehingga seluruh guru dan tenaga kependidikan dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus dalam mencerdaskan generasi muda. (fai)