JAKARTA, KP – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebut Sumbar sebagai wilayah paling rawan se-Pulau Sumatera terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar bulan November 2024 mendatang. Hadi mengungkapkan hal itu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun Bawaslu.
“Pada wilayah Sumatera, Bawaslu memetakan 4 provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi. Pertama adalah Sumatera Barat,” kata Hadi, dalam acara Forum Kolaborasi Sentra Gakkumdu se-Wilayah Sumatera, Selasa (9/7).
IKP merupakan instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan jelang pelaksanaan pilkada agar segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi.
Setelah Sumbar, Hadi menyebut wilayah di Sumatera dengan peringkat IKP tertinggi adalah Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Hadi meminta agar pemetaan melalui IKP ini menjadi perhatian.
“Permasalahan IKP tertinggi di Sumbar masuk aspek apa? Apakah penyelenggara, kontestan, atau partisipasi. Hal ini harus dipetakan,” kata Hadi.
Selain itu, Hadi meminta penyelenggaraan pilkada di Aceh juga diperhatikan sebab provinsi itu memiliki kekhususan. Aceh diketahui memiliki partai-partai lokal yang bisa mengusung calon kepala daerah.
“Provinsi Aceh juga jadi perhatian, karena punya otonomi khusus sehingga, ada perbedaan karakteristik termasuk ada partai politik lokal yang ikut partisipasi dalam kontes pilkada,” ujarnya.
Hadi meminta aar Sentra Gakkumdu mengenali kerawanan masing-masing daerah dan menemukan mekanisme pencegahan yang tepat.
“Pencegahan dan pengawasan efisien dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pilkada yang terjadi serta mampu ciptakan peringatan diri untuk persempit tindak pidana pilkada,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta seluruh kementerian dan lembaga memperkuat sinergitas guna memastikan pilkada 2024 berjalan dengan lancar.
“Seluruh pihak agar mampu menempatkan peran masing-masing sesuai tugas dan fungsi kementerian lembaga melalui satu bentuk, yakni sinergitas,” katanya.
Hadi menyebut, ada 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 2024. Ia menilai, kondisi tersebut rawan memicu konflik antara masyarakat, terutama masing-masing pendukung pasangan calon.
Oleh karena itu, lanjut Hadi, dalam hal ini instansi TNI dan Polri memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada berlangsung.
Di satu sisi, lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu serta DKPP sebagai pengawas bertanggung jawab untuk memastikan pemilu berjalan adil dan sesuai undang-undang.
Dengan bersinerginya lembaga-lembaga tersebut, Hadi yakin pemilu akan berjalan dengan aman dan lancar.
“Kita harus dapat mewujudkan bahwa pilkada aman dan damai dengan menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan,” pungkas Hadi Tjahjanto. (mic)