PADANG, KP — Penanganan pasien terlantar tanpa identitas maupun tanpa keluarga di RSUP Dr. M. Djamil Padang kini memiliki kepastian hukum dan jalur pemulangan yang terintegrasi. Manajemen rumah sakit rujukan utama ini resmi mengikat kerja sama lintas sektor bersama Pemprov Sumbar, Pemko Padang, Disdukcapil, Dinas Sosial, hingga Baznas, Kamis (20/8).
Melalui kesepakatan tersebut, penanganan pasien tak beridentitas tidak lagi dibebankan secara parsial kepada rumah sakit semata. Begitu pasien masuk, tim gabungan langsung bergerak cepat menelusuri data kependudukan via Disdukcapil, mengurus jaminan sosial bersama Dinas Sosial, hingga menyiapkan bantuan pembiayaan melalui BAZNAS.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan langsung Direktur Utama RS M. Djamil Dovy Djanas bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Raju Minropa.
Gubernur Mahyeldi menegaskan, penanganan pasien tanpa keluarga merupakan urusan kemanusiaan yang membutuhkan pengawalan hingga proses pemulangan usai tindakan medis selesai.
“Penandatanganan kerja sama ini sebagai bentuk memberikan pelayanan kepada pasien terlantar yang kita kolaborasikan antara RS M. Djamil dengan Dinas Sosial, Disdukcapil dan Baznas,” kata Mahyeldi.
Sementara, Dirut RS M. Djamil Dovy Djanas menyampaikan, kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan mekanisme Person in Charge (PIC) di tiap instansi. Sistem ini disiapkan agar tidak ada lagi pasien yang tertahan lama di rumah sakit hanya karena terkendala birokrasi penelusuran keluarga atau administrasi pemulangan.
“Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan bahwa ketika seorang pasien terlantar masuk ke RS M. Djamil Padang, proses penanganannya tidak berhenti pada aspek medis saja. Kami berharap tidak lagi ada pasien yang harus menunggu terlalu lama hanya karena koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal,” ujar Dovy. (ak/*)
