SAWAHLUNTO, KP — Sejak diresmikan pada Februari, Objek Wisata Batu Runcing di Desa Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, ramai dikunjungi wisatawan dan sempat viral. Namun hingga kini, keberadaannya belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan Pemerintahan Desa Silungkang Oso.
Belum adanya dampak ekonomi tersebut disebabkan pengelolaan objek wisata Batu Runcing berada di bawah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Batu Runcing yang dibentuk melalui Surat Keputusan Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto.
Dengan skema tersebut, pengelolaan tidak berada di bawah kewenangan pemerintah desa, sehingga tidak terdapat mekanisme koordinasi maupun pertanggungjawaban langsung kepada desa.
Kepala Desa Silungkang Oso, Ferdinal mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto agar pengelolaan objek wisata tersebut diserahkan kepada pemerintah desa. Nantinya, pengelolaan akan dilakukan oleh Pokdarwis desa setempat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Namun, permohonan tersebut belum dapat direalisasikan. Ferdinal menjelaskan, terdapat perjanjian awal antara pemerintah dan kaum pemilik tanah ulayat saat pembangunan objek wisata Batu Runcing. Dalam perjanjian tersebut, pengelolaan diserahkan kepada kaum pemilik ulayat selama tiga bulan pertama, sebelum dikembalikan kepada pemerintah. Perubahan pengelolaan, kata dia, harus melalui proses perubahan surat perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu.
“Hingga saat ini permintaan tersebut belum terealisasi. Untuk itu kami bermohon kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, agar segera melakukan proses perubahan tersebut, mengingat selama dua tahun ini pihak desa tidak mendapatkan dampak apa pun, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan Desa Silungkang Oso,” kata Ferdinal kepada awak media, Selasa (3/2).
Ia menambahkan, setelah perubahan kesepakatan dilakukan, Pokdarwis bentukan Pemerintah Kota Sawahlunto nantinya akan bergabung dengan Pokdarwis Panorama Desa Silungkang Oso.
“Dengan demikian, pengelolaan wisata bisa lebih terkoordinasi dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” tegas Ferdinal. (nto)