LIMAPULUH KOTA, KP – Bupati Limapuluh Kota H. Safaruddin Dt. Bandaro Rajo sebagai upaya untuk mengakselerasi pelayanan informasi publik dan meningkatkan transparansi jalannya pemerintahan, diperlukan integrasi, kerjasama, dan kolaborasi dalam pengelolaan informasi oleh semua pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Nagari.
“Pemerintah Nagari memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi keterbukaan informasi publik atas anggaran negara yang dikelola,” jelasnya dalam sosialisasi dan peluncuran aplikasi Nagari Informatif dengan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Padang (UNP) di Nagari Tujuah Koto Talago, baru-baru ini.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu dari 27 kegiatan pengabdian UNP pada tahun 2023 di Kabupaten Limapuluh Kota yang bertujuan untuk mendorong Nagari dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Nagari.
Safaruddin mengapresiasi berbagai kegiatan pengabdian yang dilaksanakan UNP di Limapuluh Kota, salah satunya dalam pembinaan Nagari Tujuah Koto Talago.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa salah satu hal yang penting dalam keterbukaan informasi publik adalah partisipasi aktif masyarakat Nagari. “Aplikasi ini akan memberikan peluang kepada masyarakat Nagari untuk memberikan masukan, aspirasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Upaya ini sangat penting dalam memperkuat pondasi demokrasi kita,” ujar Safaruddin.
Dikatakannya, aplikasi ini dinilai berhasil jika seluruh pihak di Nagari berperan aktif dalam menggunakannya, menjelajahi fiturnya, dan berkontribusi dalam menjadikan Nagari lebih baik dalam keterbukaan informasi.
Sebelumnya, Rektor UNP, Prof. Ganefri mengatakan, UNP melalui LP2M di 2023 melaksanakan 27 kegiatan pengabdian di Limapuluh Kota, salah satunya adalah peluncuran dan sosialisasi aplikasi Nagari Informatif.
“Melalui peluncuran aplikasi Nagari Informatif, UNP mendorong Nagari Tujuah Koto Talago untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di tingkat Nagari, karena masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi perihal pembangunan di Nagari,” ucap Ganefri. (dst)