PADANG, KP — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muzli M. Nur memastikan bakal mengawal ketat realisasi pelaksanaan rehabilitasi dua ruas jalan strategis di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Peningkatan infrastruktur darat tersebut telah mendapatkan kepastian alokasi anggaran sebesar Rp21 miliar melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2027.
Muzli M. Nur menguraikan, kedua proyek infrastruktur tersebut masuk dalam skala prioritas pembangunan akibat mengalami tingkat kerusakan yang cukup parah. Kerusakan struktural itu dipicu oleh hantaman bencana hidrometeorologi, seperti intensitas curah hujan tinggi, bencana longsor, hingga pergerakan tanah yang melanda wilayah Pasaman dan Pasaman Barat dalam beberapa tahun belakangan.
“Anggaran untuk dua ruas jalan ini sudah disiapkan melalui pos TKD dan direncanakan mulai dikerjakan pada tahun 2027. Kami di parlemen akan mengawal secara melekat agar eksekusi di lapangan berjalan sesuai dengan perencanaan teknis serta benar-benar menyentuh titik-titik kerusakan terparah,” tegas Muzli M. Nur di Padang, Selasa (2/6).
Ia merinci, akumulasi anggaran jumbo senilai Rp21 miliar tersebut akan dialokasikan untuk dua paket pekerjaan utama. Pertama, proyek Rehabilitasi Jalan Panti – Simpang Empat (P.031) di Kabupaten Pasaman Barat dengan pagu dana dialokasikan sebesar Rp12,5 miliar. Kedua, proyek Rehabilitasi Jalan Simpang Tanjung Air – Muaro Sei Lolo – Gelugur (P.101) di Kabupaten Pasaman dengan total pagu anggaran senilai Rp8,5 miliar.
Muzli M. Nur memaparkan, jalur Panti – Simpang Empat merupakan urat nadi vital yang mengoneksikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pasaman Barat. Sementara itu, ruas Simpang Tanjung Air – Muaro Sei Lolo – Gelugur memegang peran krusial dalam menyokong mobilitas warga sekaligus jalur utama distribusi hasil pertanian di Kabupaten Pasaman.
Menurutnya, hambatan aksesibilitas akibat kerusakan jalan dinilai telah mengganggu produktivitas harian warga serta memicu lonjakan biaya transportasi maupun distribusi barang.
“Oleh sebab itu, perbaikan jalan provinsi ini tidak boleh ditunda terlalu lama agar denyut nadi perekonomian masyarakat kembali bergairah,” tegasnya.
Guna menjamin kelancaran tahapan fisik, Muzli M. Nur mendesak Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat untuk bergerak cepat merampungkan seluruh dokumen administrasi dan kajian teknis. Langkah cepat tersebut diperlukan agar proses lelang proyek dapat terlaksana tepat waktu pada awal tahun anggaran 2027.
Mengingat kedua koridor jalan berada di zona dengan kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana yang memenangkan tender diwajibkan mematuhi spesifikasi teknis secara ketat. Aspek krusial seperti pembangunan sistem drainase, penguatan struktur pondasi, hingga kualitas lapisan perkerasan jalan harus mengacu pada standar tinggi agar jalan tidak cepat hancur kembali.
Ia memastikan bahwa Komisi IV DPRD Sumbar berkomitmen melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi secara berkala di lapangan sepanjang sirkulasi pengerjaan proyek berlangsung. Hal ini guna memastikan pemanfaatan uang negara berjalan efektif, efisien, akuntabel, serta memberikan dampak jangka panjang bagi konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Pasaman maupun Pasaman Barat. (fai)