PADANG, KP – Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansharullah, menegaskan faktor keluarga dan kepedulian masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan berbagai masalah sosial dan kependudukan.
Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA&PPKB) Sumbar di Hotel Pangeran Beach Padang, Selasa (27/2).
“Perlindungan terhadap anak dan pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari masalah dasar kebangsaan. Jaminan ini perlu dipastikan oleh pemerintah, termasuk juga dalam pengendalian penduduk dan program keluarga berencana,” jelas Mahyeldi.
Menurutnya, sebuah keluarga yang baik akan menghasilkan generasi masa depan yang berkualitas, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas bangsa dan negara. Oleh karena itu, keluarga dianggap sebagai pondasi utama pembangunan kebangsaan.
“Peran pendidikan dimulai dari keluarga. Bersama dengan sekolah dan tempat ibadah, ketiganya memiliki tanggung jawab untuk mendidik generasi masa depan dengan baik,” tambahnya.
Selain faktor keluarga, Gubernur juga menyoroti pentingnya kepedulian masyarakat dalam menangani berbagai masalah sosial dan kependudukan.
Menurutnya, kepedulian ini perlahan mulai merosot, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk menghidupkannya kembali di tengah masyarakat Sumbar.
“Di masa lalu, anak-anak tidak hanya diawasi oleh orang tua mereka, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Namun, saat ini, fungsi pengawasan ini mulai terkikis,” ungkapnya.
Dalam Forum OPD DPPPA&PPKB Sumbar tersebut, Gubernur menekankan pentingnya sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten/kota untuk menghidupkan kembali peran-peran pengawasan tersebut, sehingga masalah sosial dan kependudukan di Sumbar dapat diatasi dengan baik.
Di tempat yang sama Kepala DPPPA&PPKB Sumbar, Herlin, menjelaskan Forum OPD dihadiri OPD provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan persoalan PPPA dan PPKB. Hadir juga sebagai narasumber dalam forum tersebut adalah Gubernur Sumbar, Kabiro Keuangan Kementerian PPPA, Destri Handayani, dan Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar. (fai)