AGAM, KP – Inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi, namun jika tidak terkendali, dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan. Hal ini diungkapkan Pj. Bupati Agam, Endrizal, dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar, di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam, Selasa (29/10).
Endrizal menjelaskan, inflasi biasanya terjadi akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar, yang dapat diperparah oleh kenaikan biaya produksi, keterbatasan produksi, hambatan distribusi, serta kegagalan panen.
“Inflasi yang tinggi akan memengaruhi daya beli masyarakat dan meningkatkan kemiskinan,” katanya.
Di sisi lain, lanjutnya, kondisi deflasi atau penurunan harga barang dan jasa berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat dan daya beli konsumen. Menurutnya, sejumlah komoditas pangan mengalami penurunan harga dalam lima bulan terakhir diakibatkan oleh stok berlebih dan daya beli yang melemah.
Untuk menghadapi tantangan ini, Endrizal menekankan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam pengendalian inflasi.
“Rakor TPID diharapkan melahirkan langkah nyata untuk menjaga pasokan, stabilitas harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan pembentukan koperasi petani sebagai langkah untuk mengatasi rantai distribusi yang sering merugikan petani.
“Koperasi bisa berperan sebagai pengendali harga dan mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak, sehingga mereka mendapatkan harga yang lebih adil,” pungkasnya. (ant)