BUKITTINGGI, KP — Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, melakukan langkah diplomasi strategis dengan menemui Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/1). Pertemuan ini bertujuan untuk menggalang dukungan resmi terkait usulan Kota Bukittinggi menjadi Daerah Khusus, sekaligus mengajukan permohonan hibah sarana prasarana (sarpras) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Jam Gadang tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Ramlan memaparkan argumen historis yang kuat mengapa Bukittinggi layak mendapatkan status khusus. Ia menekankan peran vital Bukittinggi dalam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mulai dari kota kelahiran Proklamator Mohammad Hatta hingga statusnya sebagai pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) saat agresi militer Belanda.
“Kota Bukittinggi memiliki peran besar dalam sejarah bangsa, mulai dari kelahiran Proklamator Mohammad Hatta hingga menjadi pusat PDRI. Bersama DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bukittinggi memiliki benang merah sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia,” ujar Ramlan Nurmatias.
Sebelumnya, dukungan serupa telah dikantongi dari Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ramlan berharap Gubernur DKI Jakarta dapat membantu memfasilitasi komunikasi politik dengan tokoh bangsa lainnya guna memuluskan usulan ini ke pemerintah pusat. Salah satunya adalah rencana pertemuan dengan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, untuk membahas payung hukum daerah khusus tersebut.
Selain isu status daerah, Wali Kota Ramlan juga melobi bantuan hibah sarpras pelayanan publik dari Pemprov DKI. Mengingat peran Bukittinggi sebagai pusat layanan bagi daerah penyangga di sekitarnya, kebutuhan akan armada pemadam kebakaran, kendaraan rescue, truk sampah, hingga bus sekolah menjadi sangat mendesak demi memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut positif aspirasi tersebut dan mengakui nilai historis tinggi yang dimiliki Bukittinggi. Ia jyga menyatakan kesiapan Pemprov DKI untuk memberikan hibah sarpras pada tahun anggaran 2026, khususnya yang berkaitan dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perhubungan.
“Upaya yang disampaikan Wali Kota Bukittinggi kami sambut positif. Bukittinggi akan menjadi salah satu daerah prioritas penerima hibah dari Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2026,” tegas Pramono Anung. (mas)