JAKARTA, KP — Anggota Komisi V DPR RI asal Sumatera Barat, Zigo Rolanda, mengingatkan pemerintah agar percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan secara terukur dan patuh regulasi. Ia menyoroti maraknya pembangunan hunian di zona merah atau wilayah rawan bencana yang selama ini terkesan dibiarkan tanpa pengawasan ketat.
Zigo menegaskan bahwa regulasi perizinan perumahan harus segera diperbarui untuk mencegah jatuhnya korban jiwa di masa depan. Menurutnya, rekomendasi teknis dari pihak berwenang menjadi syarat mutlak yang tidak boleh ditawar dalam setiap pembangunan di bantaran sungai maupun bahu jalan nasional.
“Kita memang ingin penanganan cepat, tetapi tidak boleh sembarangan. Harus ada rekomendasi teknis yang jelas. Jangan lagi ada pembiaran rumah dibangun sangat dekat dengan bibir sungai, karena itu sama saja menjemput maut ketika bencana datang kembali,” tegas Zigo Rolanda, Selasa (27/1).
Selain persoalan pemukiman, Zigo mengangkat isu krusial mengenai krisis air bersih yang melanda warga terdampak di Kota Padang. Banyak penyintas bencana kini kehilangan akses air karena sumur mereka mengering, sementara mereka bukan merupakan pelanggan PDAM. Ia mendesak Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU untuk segera mengintervensi kondisi ini melalui program sambungan gratis.
“Di Padang, banyak warga yang bergantung pada sumur. Sekarang sumurnya kering. Saya minta Ditjen Cipta Karya turun tangan dan memasukkan warga terdampak ke sambungan PDAM secara gratis. Ini murni urusan kemanusiaan, apalagi mata pencaharian mereka sudah hilang akibat bencana,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.
Terkait pelaksanaan fisik di lapangan, Zigo mengingatkan BUMN yang ditunjuk sebagai pelaksana pemulihan agar bekerja profesional dan jujur dalam pelaporan data. Ia mewanti-wanti jangan sampai ada klaim sepihak atas pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh relawan atau pihak swasta secara mandiri demi menghindari tumpang tindih anggaran.
“Kejujuran data adalah kunci agar anggaran pemulihan benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai sungai yang sudah dibersihkan oleh relawan secara mandiri, kemudian diklaim BUMN sebagai pekerjaannya dalam laporan resmi,” tambahnya.
Berdasarkan data teknis Komisi V DPR RI, dampak bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu mencakup kerusakan pada 31 ruas jalan nasional, 41 sungai kategori rusak berat, serta 38.670 unit rumah warga. Zigo memastikan parlemen akan terus mengawal proses pemulihan ini agar berjalan sesuai manajemen risiko dan memberikan perlindungan hukum bagi para petugas lapangan. (mas)