PADANG, KP – Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Barat (Sumbar) 2027 menghadapi tekanan keuangan daerah dan tingginya kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana. DPRD Sumbar menegaskan komitmen mengawal perencanaan agar program yang disusun tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan perencanaan pembangunan tidak boleh hanya mengikuti kebijakan nasional, tetapi harus menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah.
“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program yang disusun harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, terutama dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah,” ujarnya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2027, Rabu (8/4) di kantor Gubernur Sumbar.
Ia menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada tantangan berat akibat meningkatnya tekanan terhadap APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya keuangan daerah, sehingga pemerintah dituntut lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran.
Di sisi lain, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis masih tinggi. Estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp22 triliun dari total kerugian sebesar Rp33,5 triliun. “Ini bukan angka kecil. Dibutuhkan terobosan kebijakan dan sinergi semua pihak agar proses pemulihan dan pembangunan tetap berjalan optimal,” tegasnya.
DPRD Sumbar mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. DPRD juga memastikan akan terus mengawal proses perencanaan agar menghasilkan kebijakan yang implementatif dan terukur.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menilai 2027 menjadi momentum perubahan menuju pola kerja kolaboratif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah provinsi menargetkan investasi mencapai Rp13,3 triliun.
Mahyeldi menyebut, kondisi ekonomi daerah masih tertekan akibat bencana hidrometeorologis. Hingga akhir 2025, total kerugian tercatat Rp33,55 triliun, dengan wilayah terdampak utama seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman yang menyumbang lebih dari 40 persen terhadap PDRB provinsi.
Meski demikian, ia menyatakan sejumlah indikator makro masih menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 77,27 atau di atas rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berada di angka 5,31 persen. “Capaian ini menjadi modal penting bagi Sumbar untuk melakukan lompatan pembangunan pada 2027,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya perubahan pola kepemimpinan daerah. Bupati dan Wali Kota diminta berperan seperti Chief Executive Officer (CEO) yang pro investasi dan mampu menjadi pemecah masalah di lapangan, terutama dalam memastikan kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan bagi investor.
Sedangkan, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menambahkan empat pilar investasi yang menjadi penggerak ekonomi daerah, yakni infrastruktur konektivitas, sektor maritim, energi terbarukan, dan pariwisata berkualitas.
Ia menyebut proyek strategis seperti Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer tetap menjadi jalur utama logistik di Sumatera Barat. Selain itu, potensi energi terbarukan di Ganggo Mudiak ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan kapasitas 165 MWe. Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik senilai Rp2,79 triliun melalui skema KPBU juga menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi logistik menuju Pelabuhan Teluk Bayur.
“Strategi yang kami usung adalah investasi padat karya. Kami ingin setiap proyek tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menjadi instrumen penyerapan tenaga kerja secara masif,” ujar Vasko.
Dari sisi pemerintah pusat, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan potensi ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino pada 2026 yang berisiko memicu kekeringan ekstrem.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Sumatera Barat yang perekonomiannya masih didominasi sektor pertanian. (fai)