PASAMAN, KP — Pemerintah Kabupaten Pasaman menargetkan peningkatan kemantapan jalan kabupaten menjadi 57,77 persen pada 2026 melalui alokasi anggaran sekitar Rp41 miliar. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat konektivitas wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pasaman, Choiruddin Batubara, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempercepat distribusi hasil pertanian, menekan biaya transportasi, serta mempermudah akses layanan pendidikan dan kesehatan.
“Infrastruktur jalan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor pertanian dan perdagangan,” ujar Choiruddin saat jumpa pers di Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Pasaman, Selasa (19/5) lalu.
Ia menjelaskan, penguatan pembangunan diawali dengan pemutakhiran Surat Keputusan (SK) penetapan ruas jalan kabupaten yang kini mencakup 317 ruas dengan total panjang 795,918 kilometer.
Berdasarkan data survei PKRMS, tingkat kemantapan jalan di Pasaman menunjukkan tren meningkat. Pada 2023, kemantapan jalan berada di angka 53,27 persen, naik menjadi 55,77 persen pada 2024, dan relatif stabil di angka 55,11 persen pada 2025 meski dihadapkan pada tantangan bencana alam serta kebijakan efisiensi anggaran.
Selain anggaran daerah, pembangunan infrastruktur juga diperkuat melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada 2026, Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp52,6 miliar untuk mendukung rekonstruksi jalan, jembatan, serta pemeliharaan ruas strategis provinsi.
Sejumlah ruas prioritas yang ditangani antara lain Padang Sawah–Kumpulan, Simpang Tanjung Air–Muaro Sei Lolo–Gelugur, serta Panti–Simpang Empat.
Di sisi lain, dukungan pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah juga mulai berjalan. Salah satu proyek utama adalah pembangunan ruas Simpang III Rumbai–Muara Tais sepanjang 7,42 kilometer dengan nilai anggaran Rp34,06 miliar.
Selain itu, penanganan ruas Lanai–Batang Kundur sepanjang 4 kilometer juga disiapkan dengan anggaran sekitar Rp20 miliar.
Di tempat yang sama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pasaman, Djoko Rifanto, menyebut percepatan pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari koordinasi lintas pemerintah, mulai dari daerah, provinsi hingga pusat.
Menurutnya, sejumlah pembangunan jalan sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya pada ruas Sungai Ranyah Hilir menuju Lubuk Layang yang menjadi penghubung Kecamatan Rao Utara dan Rao Selatan. “Akses tersebut sangat membantu aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Pasaman juga terus mendorong pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, seperti jembatan dan drainase, termasuk rekonstruksi Jalan Silang IV–Lanai yang sebelumnya terdampak longsor.
Selain itu, pembangunan Jembatan Aia Sonik dan Jembatan Gantung Equator di Kecamatan Bonjol turut memperkuat akses masyarakat ke pusat pemerintahan dan fasilitas pendidikan.
Upaya peningkatan konektivitas juga didukung layanan angkutan perintis pada rute Pasaman–Lubuk Sikaping–Panti–Simpang Empat untuk menjangkau wilayah terpencil.
Ia berharap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke pelosok daerah. (mas)