PADANG, KP — Maraknya fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Sumatra Barat memicu desakan kuat dari kalangan aktivis dan mahasiswa untuk segera menerbitkan regulasi daerah yang tegas. Langkah ini dinilai krusial guna membentengi moralitas generasi muda dari ancaman pergeseran nilai sosial dan budaya yang kian mengkhawatirkan.
Persoalan krusial tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi Aktivis Sumatra Barat (Fordivisbar) di Aula FMIPA Universitas Negeri Padang (UNP), baru-baru ini.
Forum strategis yang diangkat oleh Unit Kegiatan Wawasan dan Penalaran Politik Sosial (UK-WP2SOSPOL) UNP ini berfokus pada penguatan peran aktivis dan masyarakat dalam menjaga marwah daerah.
Guna merumuskan langkah konkret, forum lintas elemen ini menghadirkan perspektif komprehensif dari unsur pemerintahan, legislatif, adat, hingga akademisi. Hadir sebagai pembicara kunci yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat, Jasman Dt Bandaro Bendang bersama Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatra Barat, Nurfirman Wansyah, serta perwakilan LKAAM Sumatra Barat, Arkadius Dt. Intan Bano.
Kasubdit Organisasi dan Kesejahteraan Mahasiswa UNP, Medris menegaskan bahwa pertemuan ini harus menjadi pemantik lahirnya kontribusi nyata bagi penegakan norma di tengah masyarakat, bukan sekadar ruang diskusi teoritis.
“Falsafah Minangkabau ‘Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’ harus terus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat dengan tetap mengedepankan norma yang berlaku,” ujar Medris.
Melalui konsolidasi ini, para aktivis sepakat membangun kesadaran kolektif demi menjaga jati diri masyarakat Sumatra Barat yang religius dan beradat. Sebagai bentuk komitmen moral, seluruh peserta forum menutup agenda dengan membacakan Pernyataan Sikap bersama guna mendorong percepatan perubahan regulasi sosial di tingkat daerah. (ak/*)