F
RAKSI-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar untuk memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Dorongan tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di ruang sidang utama DPRD Sumbar, baru-baru ini.
Fraksi-fraksi menilai penguatan tata kelola, peningkatan kualitas manajemen, serta optimalisasi produktivitas BUMD merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Anggota Fraksi PPP DPRD Sumbar, Nofrizon, mengatakan BUMD memiliki peran penting, tidak hanya sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai penggerak perekonomian daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
“Ke depan kami berharap pemerintah provinsi terus melakukan penguatan terhadap kinerja BUMD, baik melalui penyempurnaan tata kelola, peningkatan kualitas manajemen, maupun optimalisasi pemanfaatan penyertaan modal daerah, sehingga keberadaan BUMD dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi secara berkala perlu dilakukan sebagai bagian dari pembinaan agar setiap BUMD dapat berkembang sesuai target usaha yang telah ditetapkan.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumbar, Endarmy. Menurutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMD melalui evaluasi menyeluruh, mulai dari aspek manajemen, perencanaan bisnis, hingga pemanfaatan penyertaan modal.
“Kami berharap evaluasi dan penguatan BUMD dilakukan secara berkelanjutan agar setiap perusahaan daerah memiliki arah pengembangan yang jelas, mampu meningkatkan kinerja usaha, sekaligus memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Endarmy.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme pengelolaan, penyusunan roadmap pengembangan usaha, serta penguatan tata kelola perusahaan sebagai upaya mewujudkan BUMD yang produktif dan berkelanjutan.
Melalui berbagai masukan tersebut, fraksi-fraksi DPRD Sumbar berharap pemerintah provinsi bersama jajaran BUMD terus melakukan pembenahan dan inovasi, sehingga perusahaan daerah mampu menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi serta memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)