PADANG, KP — DPRD Sumbar menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 belum berjalan optimal. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Jumat (13/6).
Dalam rapat tersebut, DPRD mencatat bahwa realisasi pendapatan daerah hanya mencapai Rp6,48 triliun atau 94,53 persen dari target Rp6,85 triliun. Sementara realisasi belanja daerah baru sebesar Rp6,52 triliun atau 92,97 persen dari alokasi Rp7,01 triliun.
“Cukup banyak program dan kegiatan yang tidak terlaksana. Ini berdampak langsung terhadap rencana penutupan defisit APBD 2025 melalui SILPA 2024, yang kini dipastikan tidak dapat diwujudkan,” ujar pimpinan DPRD saat memimpin rapat.
DPRD meminta pemerintah provinsi segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Rendahnya serapan anggaran dinilai sebagai cerminan lemahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Seluruh fraksi DPRD akan menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tersebut dalam sidang berikutnya. DPRD mendorong agar pandangan fraksi disampaikan secara komprehensif dan solutif.
Selain APBD, rapat turut membahas hasil fasilitasi Kemendagri terhadap Ranperda Kemudahan Berusaha. Komisi III DPRD diminta menindaklanjuti hasil tersebut tanpa menunggu rapat lanjutan, guna mempercepat proses legislasi.
Rapat paripurna ditutup setelah penyampaian Nota Pengantar Gubernur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. (fai)