PADANG, KP — Ambisi besar dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat mulai diuji oleh realitas di lapangan. Sejumlah target yang mengacu pada indikator nasional dinilai terlalu tinggi dan berpotensi sulit dicapai tanpa perubahan strategi pembangunan yang signifikan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Mocklasin, mengakui bahwa sebagian indikator dalam RPJMD masih belum sejalan dengan kondisi riil daerah. “Kalau berkaca pada RPJMD, targetnya memang berat, bahkan cenderung tidak realistis untuk dicapai dalam waktu dekat,” ujarnya, Selasa (31/3).
Menurutnya, persoalan utama terletak pada indikator yang ditetapkan pemerintah pusat secara imperatif. Daerah harus mengikuti acuan tersebut meski menghadapi keterbatasan fiskal, struktur ekonomi, serta kesiapan sektor pendukung.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah target pertumbuhan ekonomi yang dipatok hingga 7 persen. Angka tersebut dinilai terlalu ambisius jika dibandingkan dengan tren pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir. “Kalau target dinaikkan dari 5 persen menjadi 7 bahkan 8 persen tanpa perubahan strategi, itu sulit. Kita harus bicara berdasarkan realitas,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga menilai masih terdapat ketidaksinkronan antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Ambisi besar menuju visi Indonesia Emas 2045 belum sepenuhnya diiringi perubahan pola kerja dan eksekusi kebijakan di daerah.
“Mindset dan budaya kerja harus berubah. Kalau tidak, akan selalu ada jarak antara target dan realisasi,” lanjut Mocklasin.
Dalam proses penyusunan RPJMD, DPRD Sumbar telah menyampaikan sejumlah catatan kritis kepada pemerintah pusat, khususnya terkait percepatan target pembangunan. Namun, karena kebijakan bersifat top-down, daerah tetap harus mengakomodasi indikator tersebut.
Kondisi ini berpotensi membuat RPJMD hanya menjadi dokumen normatif tanpa capaian signifikan apabila tidak diikuti strategi implementasi yang adaptif dan realistis.
DPRD pun mendorong pemerintah daerah untuk berani melakukan penyesuaian berbasis data, termasuk memperkuat sektor unggulan, meningkatkan investasi, serta memastikan efektivitas belanja daerah.
Selain itu, pemerintah daerah diminta fokus pada program prioritas yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat, sembari terus mengupayakan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat. (fai)