PADANG, KP – Kondisi fiskal Sumatera Barat yang sedang goyah memaksa pemerintah daerah mencari sumber pendapatan baru guna membiayai pembangunan dan pemulihan pascabencana. Salah satu potensi besar yang kini menjadi incaran serius adalah Pajak Air Permukaan (PAP), terutama dari sektor perkebunan yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman menegaskan, ketergantungan pada anggaran pemerintah pusat harus dikurangi. Apalagi, Sumbar baru saja dihantam bencana besar pada akhir November lalu yang membutuhkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam jumlah besar.
Evi Yandri menjelaskan, selama ini fokus pemungutan PAP hanya terbatas pada perusahaan daerah air minum, pembangkit listrik tenaga air, restoran, dan hotel. Padahal, perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di berbagai kabupaten dan kota juga memanfaatkan air permukaan dalam jumlah masif.
“Potensi PAP ini tidak hanya dari PDAM atau PLTA saja, tetapi juga dapat digali dari perkebunan karena mereka juga menggunakan air permukaan. Selama ini potensi itu yang luput kita optimalkan,” kata Evi Yandri, saat sosialisasi PAP di Kabupaten Agam, Selasa (11/2).
Terkait hal itu, politisi Gerindra tersebut meminta para pengusaha tidak lagi mempertanyakan kewajiban pajak yang sudah diatur oleh undang-undang. Ia menjamin pemerintah telah menghitung nilai pajak secara wajar dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi di daerah. Menurutnya, kontribusi perusahaan melalui pajak sangat dinantikan untuk membantu kelangsungan program pembangunan daerah.
Sementara, Kepala Bapenda Sumbar, Al Amin menyebut, sosialisasi ini merupakan langkah awal penegakan Peraturan Daerah yang baru. Ia berharap perusahaan-perusahaan di Agam segera mendalami regulasi teknis mengenai dasar penghitungan dan mekanisme wajib pajak agar pemungutan bisa berjalan efektif mulai awal tahun ini.
Peninjauan dan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Sumbar, Nofrizon beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dan perwakilan Forkopimda setempat. (fai)