PADANG PANJANG, KP – Pemerintah Kota Padang Panjang mengikuti Rapat Kerja sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (25/8). Agenda ini membahas strategi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah.
Rapat diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, didampingi Asisten III Martoni, Sekretaris BPKD Zia Ul Fikri, dan Kabid Pendapatan BPKD Rio De Ronsard, dari Ruang VIP Balai Kota Padang Panjang.
Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Dalam paparannya, Bima menekankan pentingnya desentralisasi fiskal sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
“Penguatan sumber daya keuangan daerah sangat krusial, baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil, alokasi umum dan khusus, hingga dana desa dan otonomi khusus,” jelasnya.
Namun demikian, ia menyoroti masih rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara nasional. Selama periode 2015–2025, kontribusi PAD hanya berkisar 20–25 persen. Sebagai pembanding, PAD DKI Jakarta telah mencapai 80 persen, sementara Papua dan NTT masih di bawah 15 persen.
Bima Arya menegaskan perlunya pendekatan kebijakan fiskal yang asimetris dan berbasis potensi lokal. Efektivitas peningkatan PAD, menurutnya, sangat bergantung pada koordinasi lintas instansi seperti Bappeda, Bapenda, dan Dinas Kominfo, serta didukung reformasi birokrasi dan integrasi sistem informasi keuangan daerah.
“Selain memperkuat pendapatan, kualitas belanja juga harus ditingkatkan agar lebih efektif, sinergis, dan transparan,” imbuhnya.
Secara nasional, struktur PAD masih didominasi oleh pajak daerah dengan kontribusi sebesar 72 persen. Pemerintah mendorong daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi lokal demi memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan yang merata. (kom)