WALIKOTA Bukittinggi Erman Safar tampil dengan revolusi pemikiran berkaitan dengan dekadensi moral yang menghebohkan negeri ini. Terutama setelah munculnya ‘kasus Inses’ yang menghebohkan publik Ranah Minang. Meski selama ini kasus seperti itu terbilang tabu diinformasikan, namun cara demikian tak mungkin terus dibudayakan. Tak ada urgensinya jika perilaku jahanam tersebut ditutup-tutupi.
Kini, apapun bentunya, kasus-kasus serupa tidak perlu ‘dipetieskan’. Sudah saatnya dibuka dan dibeberkan kepada publik agar jelas jantan atau betinanya. Tentunya sebagai pembelajaran kepada kita semua, sekaligus memberitahukan bahwa kondisi negeri ini sedang tidak baik-baik saja.
Keberanian mengungkap perangai menyimpang memang perlu dan wajib dilakukan tungganai negeri ini, baik pimpinan formal maupun informal. Apapun bentuk prilakunya, jangan diberi ampun. Pemerintah punya wibawa hukum untuk ditegakkan. Selagi pemerintah konsekuen, rakyat dipastikan akan berpartisipasi memberi dukungan maksimal.
Pak Wali Erman Safar sudah menampilkan langkah positif dengan revolusi moral yang dilakukannya. Peristiwa yang sebelumnya dianggap tabu untuk jadi konsumsi publik itu, kini begitu terang-benderang. Semoga saja hikmah dari peristiwa inses di Bukittinggi ini mampu ‘mambangkik batang tarandam’ di Ranah Minang. Semoga hukum adat semakin diterapkan demi keselamatan anak-kemenakan di era modern dengan segala dampak negatifnya. Di sisi lain, wibawa dan peran ninik mamak, alim ulama, serta bundo kanduang diharapkan semakin maksimal di tengah masyarakat.
Keterbukaan Pak Wali Erman Safar terkait kasus Inses di daerahnya diharapkan menjadi ‘cambuk’ ketertiban moral dan etika di tanah bertuah Minangkabau ini. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Bukittinggi sebagai kota wisata mendunia sangat konsekuen memelihara moral dan etika warganya. Insyaallah, citra Bukittinggi semakin positif dalam hal penegakan moral.
Semoga saja tindakan yang sudah diperlihatkan Pak Wali Erman dalam menegakkan wibawa daerahnya juga dimaksimalkan secara keseluruhan di Ranah Minang. Apapun bentuk perilakunya yang tak sesuai norma adat dan agama (ABS-SBK) wajib diberi sanksi yang menjerakan oleh lembaga berwenang. Kita berharap seluruh kepala daerah juga berani mengungkap dan memberi sanksi pada warganya yang melanggar asusila. *