TANAH DATAR, KP – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tanah Datar mengambil kebijakan sementara untuk pelaksanan Proses Belajar Mengajar (PBM) di SMPN 2 Batusangkar dan SDN 20 Baringin dilaksanakan secara daring. Proses belajar dan mengajar secara daring tersebut, diimulai dari Rabu (8/11) kemarin, buntut dari penyegelan sekolah yang dilakukan oleh kuasa hukum yang mengaku pemilik tanah.
“Terkait persoalan ini, berdasarkan arahan pimpinan daerah dan Forkopimda Tanah Datar, kami telah mengambil langkah-langkah. Diantaranya, memutuskan bahwa PBM dilakukan daring. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan siswa, maka siswa belajar di rumah masing-masing, sedangkan guru tetap masuk sekolah seperti biasa,” ujar Plt. Kepala Disdikbud Tanah Datar, Inhendri Abbas dalam konferensi pers yang digelar di Aula Dinas Kominfo Tanah Datar, Rabu (8/11).
Inhendri Abbas menyatakan pihaknya prihatin dengan adanya persoalan tersebut apalagi sampai ada siswa yang harus mendapatkan perawatan medis.
Ia juga mengimbau orang tua siswa untuk sabar serta tidak terpancing isu-isu dalam menghadapi polemik tersebut.
“Kami mohon maaf kepada orangtua siswa atas ketidaknyamanan ini, dan meminta orangtua sabar dan memberikan kesempatan kepada Pemda untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan terpancing isu-isu yang mungkin saja muncul. Jika ada informasi yang dirasa simpang siur, diminta berkoordinasi dengan pihak sekolah,” katanya.
Lebih lanjut Inhendri menjelaskan, pihaknya telah melakukan perawatan terhadap siswa yang mengalami luka dalam kejadian itu. Dinas Pendidikan juga telah mengarahkan guru Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah tersebut untuk pendampingan menghindari trauma.
“Dinas Pendidikan sudah melalukan perawatan (terhadap siswa yang terluka), saat ini masih dirawat di RS Ali Hanafiah Batusangkar. Kami sudah menyampaikan kepada pihak sekolah, efektifkan guru BK untuk memberikan pendampingan dan motivasi menghindari trauma, seandainya usaha tersebut tidak maksimal, selanjutnya kita upayakan bantuan dari psikolog,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Kabid Pencengahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinas Sosial dan PPPA Tanah Data, Yuri Yasmin mengatakan, pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap siswa terdampak.
“Untuk yang terdampak atau korban, Dinsos telah lakukan pendampingan dan edukasi. Tindak lanjutnya, UPTD terkait telah berkoordinasi dengan Polres untuk koordinasi mengenai apa yang akan dilaksanakan nantinya. Prosesnya masih dilaksanakan hari ini,” terangnya.
Sebelumnya, Bupati Tanah Datar Eka Putra telah menegaskan akan menyelesaikan polemik diSMPN 2 Batusangkar dan SDN 20 Baringin tersebut melalui jalur hukum, sehingga tidak mengorbankan pendidikan para pelajar di dua sekolah itu.
“Persoalan ini akan diselesaikan secara jalur hukum, agar jelas hitam putihnya. Sehingga ke depan insan Pendidikan di dua sekolah itu nyaman dalam menjalankan aktivitas,” pungkasnya. (nas)