PADANG, KP – Anggota DPRD Padang, Faisal Nasir, menyorot penanganan drainase di Kota Padang. Hal itu sekaitan dengan banjir besar yang terjadi di Kota Padang beberapa hari lalu.
“Drainasenya tidak dikerjakan dengan baik karena Kota Padang tidak punya rencana induk drainase kota. Makanya, banyak kegiatan pembenahan drainase itu dilakukan tidak melalui kajian,” katanya, di sela-sela rapat pansus III dengan OPD, Selasa (18/7).
Untuk itu, ia minta Pemko Padang membuat rencana induk dranaise. Selama ini, lanjutnya, banyak anggaran habis untuk pembenahan drainase tapi hasilnya tidak ada. Selain itu, pengerjaan pembenahan tidak dilakukan secara periodik atau berkala.
“Uang sudah habis puluhan miliar rupiah, tapi banyak bengkalai-bengkalai, tidak dilanjutkan pembangunannya. Contohnya drainase di Jalan Joni Anwar, Jalan Gajah Mada, dan tempat lainnya,” kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD Padang itu.
Ia menegaskan, pengerjaan drainase itu sudah dianggarkan dengan anggaran cukup besar, tapi hasilnya tidak ada. Ia menilai, yang dikerjakan itu tidak ada asas manfaat karena tidak seimbang antara pengeluaran dan hasil yang dicapai.
Aanggota dewan dari dapil Nanggalo-Padang Barat itu menambahkan, dalam penanganan banjir yang penting adalah saluran air. Apalagi Kota Padang dilalui banyak sungai.
“Sungai itu memang kewenangan pihak balai wilayah sungau dan pemerintah provinsi. Namun, masyarakat tidak mau tahu soal kewenangan ini. Yang penting bagi mereka, sungainya tidak terban atau terjadi sesuatu yang merugikan mereka,” ulasnya.
Faisal Nasir menilai drainase Kota Padang saat ini cukup buruk. Ironisnya, untuk drainase itu anggarannya lebih kecil dari jalan. Untuk tahun ini, anggaran untuk drainase cuma Rp9 miliar.
“Sekarang kan pembahasan untuk anggaran tahun 2024. Kita sudah tanya anggaran prioritas sebelum melakukan pembahasan, mereka jawab masalah banjir dan penanganan drainase. Tapi dari usulan anggarannya, bertolak belakang, tidak sesuai dengan kebutuhan. Malah lebih besar anggaran untuk jalan ketimbang drainase. Harusnya lebih besar untuk drainase karena drainase itu prioritas,” katanya.
Kondisi ini, lanjutnya, diperparah dengan banyaknya jalan lokal yang menjadi kewenangan kota yang tidak memiliki drainase. (bim)